Profesi penilai atau appraiser merupakan salah satu bidang keahlian yang memiliki dampak besar dalam aktivitas ekonomi modern. Di banyak negara, penilai berperan menentukan nilai ekonomi suatu aset, baik berwujud maupun tidak berwujud.
Sementara itu di Indonesia, profesi ini dikenal dengan istilah Penilai dan diatur secara resmi oleh pemerintah. Untuk dapat berpraktik, seorang penilai wajib memiliki sertifikasi dan izin resmi.
SKA Penilai Berizin Properti 2025, yang di Indonesia lebih dikenal sebagai sertifikat MAPPI, menegaskan kompetensi sekaligus legalitas profesi seorang penilai. Asosiasi resmi yang mewadahi profesi ini menerbitkan sertifikat tersebut setelah calon penilai berhasil lulus dalam Ujian Sertifikasi Penilai (USP).
MAPPI membagi USP ke dalam empat klasifikasi, yaitu SP-PS untuk penilaian properti sederhana, USP-P untuk penilaian properti secara umum, USP-B untuk penilaian bisnis, serta USP-PP yang berfokus pada penilaian personal properti.
Penilai yang lulus ujian sertifikasi akan mendapatkan Sertifikat MAPPI (MAPPI Cert) dan diakui sebagai seorang penilai profesional. Mereka pun sudah bisa bekerja sebagai penilai publik dan melakukan penilaian baik secara mandiri atau menadi bagian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Apa Itu SKA Penilai Berizin Properti?
Melansir Universitas Widyatama, SKA atau Sertifikat Keahlian merupakan sebuah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah lulus uji kompetensi di bidang tertentu. Dalam konteks profesi penilai, SKA membuktikan bahwa pemegangnya memiliki keahlian teknis dan pemahaman hukum untuk melakukan pekerjaan penilaian sesuai standar yang berlaku.
Adapun istilah Penilai Berizin Properti merujuk pada penilai publik yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penilaian terhadap properti. Dengan izin ini, laporan penilaian yang dibuat memiliki kekuatan hukum, dapat digunakan dalam transaksi bisnis, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, laporan keuangan perusahaan, hingga proses kredit perbankan.
Di Indonesia penilai publik atau appraiser tidak bisa menangani semua jenis objek penilaian. Izin untuk penilaian terbagi menjadi empat klasifikasi sebagaimana sertifikat yang dikeluarkan oleh MAPPI, yakni:
Penilaian Properti Sederhana
Untuk objek sederhana seperti rumah tinggal tunggal, kios, rumah toko kecil, atau sebidang tanah kosong dengan luas terbatas.
Penilaian Properti
Mencakup tanah dan bangunan, mesin produksi, alat transportasi, hingga aset sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Penilaian Bisnis
Fokus pada penilaian entitas bisnis, surat berharga, aset tak berwujud, hingga opini kewajaran dalam transaksi korporasi.
Penilaian Personal Properti
Meliputi pabrik, mesin, alat transportasi, peralatan militer, perangkat telekomunikasi, hingga laboratorium.
Fungsi Penting Sertifikat Penilai Properti
Seorang appraiser dengan kualifikasi penilai properti wajib memiliki sertifikat atau SKA, beberapa fungsi penting dari sertifikat ini di antaranya:
1. Menjamin Legalitas
Penilai berizin membuat laporan penilaian yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini penting dalam transaksi properti, agunan kredit, hingga proyek pengadaan tanah pemerintah.
2. Meningkatkan Kredibilitas
Bank, investor, dan lembaga keuangan mempercayai hasil penilaian penilai berizin karena mereka menilai laporan tersebut objektif dan sesuai standar.
3, Mendukung Pembangunan Nasional
Dalam proyek infrastruktur, penilai membantu menentukan ganti rugi lahan yang adil bagi masyarakat. Ini mencegah konflik dan mempercepat realisasi pembangunan.
4. Melindungi Konsumen
Dengan adanya sertifikasi dan izin resmi, masyarakat terlindungi dari penilaian yang bias atau tidak akurat. Sebab penilai bisa mendapat sanksi jika terjadi pelanggaran.
Cara Mendapatkan Sertifikat Penilai Properti
Seorang calon penilai properti harus menempuh tahapan panjang untuk mendapatkan sertifikat, dan ia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Berikut tahapan-tahapannya:
1. Pendidikan Dasar Penilaian (PDP)
Perjalanan dimulai dari bangku pendidikan. Calon penilai wajib mengikuti PDP yang terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu PDP 1, PDP 2, hingga Pendidikan Dasar Penilaian Spesialisasi Indonesia (PDSPI). Materinya mencakup teori dasar sekaligus prinsip penilaian yang akan diterapkan dalam praktik kerja.
2. Keanggotaan MAPPI
Setelah menuntaskan pendidikan dasar, calon penilai harus bergabung dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Keanggotaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen untuk menjaga standar etika, profesionalisme, dan integritas dalam dunia penilaian
3. Ujian Sertifikasi Penilai (USP)
Tahap berikutnya adalah USP, ujian komprehensif yang menguji kemampuan teknis, pemahaman regulasi, hingga kedisiplinan etika. USP kerap dianggap sebagai titik krusial karena hanya peserta dengan penguasaan materi mendalam yang bisa melewatinya dengan baik
4. Pengalaman Praktis
Lulus ujian saja tidak cukup. Seorang calon penilai juga perlu membangun pengalaman kerja di lapangan. Praktik nyata inilah yang memperkaya pemahaman mereka terhadap kompleksitas pasar dan situasi penilaian yang beragam.
5. Izin Penilai Publik dari Kementerian Keuangan
Sertifikat keanggotaan dan kelulusan ujian belum membuat seorang penilai sah berpraktik. Penilai harus memiliki izin resmi dari Menteri Keuangan untuk benar-benar diakui. Izin ini menjadi pintu terakhir yang menandai lahirnya seorang penilai properti berizin penuh
Puncak dari seluruh perjalanan panjang itu terwujud dalam SKA Penilai Berizin Properti 2025. Sertifikat ini tidak hanya menjadi simbol pengakuan, tetapi juga bukti legalitas yang memastikan seorang penilai benar-benar memenuhi standar nasional dan internasional.
SKA hadir sebagai hasil akhir dari pendidikan, ujian, pengalaman, serta proses administrasi yang ketat. Tanpa dokumen ini, seorang penilai tidak bisa menempatkan dirinya sebagai profesional yang sah di mata hukum dan pasar.
SKA memegang peran krusial karena laporan penilaian kerap menjadi dasar keputusan besar, mulai dari pembiayaan bank, investasi, akuisisi perusahaan, hingga sengketa hukum. Penilai tidak boleh menentukan nilai properti secara sembarangan. Ia harus memastikan setiap angka dalam laporan lahir dari dasar metodologis yang kuat, mengikuti standar penilaian yang berlaku, serta berada di bawah pengawasan otoritas resmi. Dengan cara itu, masyarakat, lembaga keuangan, dan pemerintah dapat mempercayai hasil kerjanya.***