Di era ekonomi modern, aset bukan hanya sekadar kepemilikan, tetapi juga instrumen penting dalam transaksi bisnis, pembiayaan, hingga penyelesaian sengketa. Agar nilai aset dapat diukur secara objektif, kehadiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menjadi sangat penting.
KJPP hadir sebagai lembaga independen yang memiliki izin resmi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan legalitas tersebut, laporan penilaian yang mereka keluarkan memiliki kekuatan hukum serta diakui secara nasional.
Tidak hanya menilai aset berupa tanah dan bangunan, KJPP juga meliputi penilaian bisnis, mesin industri, hingga studi kelayakan proyek. Oleh karena itu, memilih KJPP yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan transaksi maupun strategi investasi di tahun 2025.
Melansir website resmi Kemenkeu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah badan usaha yang memiliki otorisasi untuk memberikan jasa penilaian aset. Layanan mereka meliputi penilaian properti, bisnis, maupun aset personal sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Bentuk usaha KJPP di Indonesia biasanya terdiri dari usaha perorangan, firma, dan persekutuan perdata. Agar dapat beroperasi, sebuah KJPP wajib memenuhi syarat administratif dan profesional yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jenis-Jenis Layanan KJPP
KJPP memiliki klasifikasi yang cukup beragam, hal ini membuat jenis layanan yang disediakan pun bervariasi. Di antaranya:
- Penilaian Properti
Mencakup tanah, bangunan, kendaraan, mesin, hingga aset pertambangan.
2. Penilaian Properti Sederhana
Untuk aset terbatas seperti rumah tinggal, apartemen, ruko, atau tanah kosong dengan luas tertentu.
3. Penilaian Personal Properti
Meliputi mesin industri, alat telekomunikasi, maupun alat transportasi.
4. Penilaian Bisnis
Mencakup nilai wajar perusahaan, penyertaan modal, goodwill, kerugian ekonomis, hingga opini kewajaran transaksi.
5. Studi Kelayakan Usaha
Membantu investor memahami apakah sebuah proyek layak dijalankan.
6. Konsultasi Pengembangan Properti
Memberikan masukan terkait pemanfaatan lahan dan potensi pasar.
7. Manajemen Aset & Properti
Mencakup pengawasan pembiayaan proyek hingga agen properti.
Mengapa KJPP Penting?
Banyak orang mengira penilaian aset bisa dilakukan secara subjektif, padahal dalam transaksi resmi, legalitas menjadi syarat utama. KJPP hadir sebagai pihak independen yang memberikan laporan objektif.
Beberapa alasan kenapa KJPP penting dan sangat dibutuhkan antara lain:
- menghindari kesalahan penilaian yang bisa merugikan bank maupun debitur.
- membuka kepercayaan antara pembeli, penjual, dan lembaga keuangan.
- laporan KJPP diakui secara formal karena berbasis izin Kementerian Keuangan.
- penilaian objektif membantu perusahaan atau individu mengambil keputusan lebih tepat dalam investasi, merger, maupun pengadaan lahan.
Fungsi dan Tugas KJPP
KJPP tidak sekedar menaksir atau menentukan nilai harga suatu aset. Lebih dari itu, fungsi dan tugas mereka juga mencakup aspek hukum, keuangan, dan strategi bisnis. Di antaranya:
- Menentukan Nilai Wajar Aset
Penilai publik menetapkan nilai pasar yang objektif, baik untuk tanah, bangunan, mesin, maupun entitas bisnis. Nilai ini menjadi acuan penting dalam transaksi resmi.
- Mendukung Pengajuan Kredit
Bank biasanya mewajibkan laporan dari KJPP sebelum menyetujui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), top-up, atau take-over kredit. Hal ini memastikan agunan memiliki nilai sesuai kenyataan.
- Menyusun Laporan untuk Transaksi Bisnis
Dalam jual beli properti, merger, atau akuisisi, laporan penilaian dari KJPP memberikan dasar objektif sehingga semua pihak mendapatkan kejelasan nilai aset yang dipertukarkan.
- Menunjang Penyusunan Laporan Keuangan
Perusahaan membutuhkan laporan penilaian aset tetap untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan resmi. Auditor dan regulator mengakui laporan tersebut karena berbasis standar nasional.
- Dasar Penentuan Harga Lelang
Sebelum proses lelang dilakukan, baik individu maupun institusi wajib memperoleh laporan penilaian dari KJPP agar harga dasar lelang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyelesaian Sengketa Aset
Dalam kasus perselisihan nilai tanah atau properti, KJPP memberikan penilaian independen. Jika ditemukan indikasi risiko serius, mereka berhak menolak penilaian dan melaporkannya kepada pihak terkait.
Kapan Harus Menggunakan Jasa KJPP?
Masyarakat atau perusahaan umumnya memerlukan jasa KJPP dalam situasi berikut:
Pertama, saat ingin mengetahui nilai wajar aset untuk tujuan investasi.
Kedua, sebelum mengajukan pinjaman bank agar nilai agunan sesuai.
Ketiga, ketika perusahaan melakukan merger, akuisisi, atau divestasi.
Keempat, untuk revaluasi aset tetap dalam laporan keuangan resmi.
Kelima, dalam kasus pembebasan lahan, agar nilai ganti rugi adil dan sah secara hukum.
Keenam, ketika menghadapi sengketa nilai aset.
Ketujuh, sebelum melaksanakan lelang atau penjualan aset bernilai besar.
Daftar KJPP Terbaik di Indonesia 2025
Kita tidak bisa menetapkan satu KJPP sebagai yang terbaik secara mutlak, karena setiap klien membutuhkan layanan yang berbeda. Meski begitu, sejumlah kantor jasa penilai publik sudah membuktikan profesionalitas dan kredibilitasnya di lapangan. Salah satunya adalah KJPP Dino Farid dan Rekan.
KJPP Dino Farid dan Rekan berdiri sejak 2022 di Jakarta. Berawal dari KJPP perorangan dengan nama “KJPP Dino Suharianto” pada 2017, kemudian berkembang menjadi aliansi pada 2019, hingga resmi menjadi KJPP Dino Farid dan Rekan.
KJPP ini telah mengantongi izin resmi dengan nomor 2.19.0164 dan terdaftar di OJK untuk aktivitas di pasar modal serta sektor keuangan non-bank.
Memiliki cabang di lima kota besar: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Kliennya meliputi BUMN, lembaga pemerintah, hingga swasta besar.
Layanan utama yang ditawarkan oleh KJPP Dino Farid dan Rekan adalah Penilaian aset berbasis SPI, Studi kelayakan proyek, Analisis pasar properti, Konsultasi pengembangan aset, dan Layanan agen properti dan pengawasan pembiayaan proyek.
Salah satu penilai andalan KJPP Dino Farid dan Rekan adalah M. Farid Nor Rahman, S.E., M.Ec.Dev. Dia merupakan appraiser lulusan UGM dan berpengalaman sejak 2013. Banyak institusi besar, mulai dari Perum Bulog hingga Bank BPD DIY, mempercayakan jasanya.
KJPP memiliki peran vital dalam memastikan nilai aset dinilai secara objektif, transparan, dan sah di mata hukum. Dengan fungsi yang mencakup penilaian aset properti hingga studi kelayakan bisnis, keberadaannya membantu individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih tepat.
Memilih KJPP yang tepat berarti menjaga kepentingan finansial dan hukum tetap aman dalam setiap transaksi besar yang melibatkan aset bernilai tinggi.***