Kota Palembang terus berkembang sebagai pusat bisnis dan properti di Sumatera Selatan. Seiring meningkatnya transaksi aset, kebutuhan terhadap jasa penilai KJPP di Palembang yang benar-benar terdaftar OJK ikut melonjak. Banyak pemilik aset, pebisnis, hingga lembaga keuangan kini semakin berhati-hati saat memilih penilai publik karena laporan penilaian menjadi dasar pengambilan keputusan penting. Selain itu, laporan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan, restrukturisasi, audit, perpajakan, ataupun penyelesaian sengketa.
Di sisi lain, tidak semua kantor penilai memiliki legalitas yang jelas. Karena itulah, memilih KJPP yang sudah diakui Otoritas Jasa Keuangan menjadi langkah strategis. OJK memastikan kantor tersebut dipimpin penilai publik berizin, mengikuti standar profesional, serta mematuhi mekanisme kontrol mutu. Dengan memahami daftar resmi KJPP di kota Palembang per 2025, Anda dapat menyeleksi penyedia layanan penilaian secara lebih terukur dan aman.
Artikel ini tidak hanya menyajikan daftar sepuluh kantor penilai yang beroperasi di Palembang, tetapi juga menjelaskan pengertian KJPP, dasar hukum, pentingnya legalitas, hingga contoh studi kasus terkait profesi penilai publik. Seluruh referensi sumber tetap dicantumkan sesuai bahan asli.
Apa Itu KJPP?
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan badan usaha yang mengorganisir penilai publik untuk memberikan jasa penilaian atas properti, bisnis, maupun objek penilaian lain. Menurut penjelasan OJK mengutip dari laman ojk.go.id, “penilaian” adalah proses penyusunan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu objek penilaian.
Selain itu, keberadaan KJPP juga berfungsi menjaga standar dan profesionalisme penilai publik sehingga hasil penilaian dapat diakui oleh pasar, lembaga keuangan, hingga investor.
Dengan demikian, KJPP bukan sekadar kantor jasa, tetapi lembaga formal yang bekerja berdasarkan ketentuan hukum negara.
Dasar Hukum KJPP di Indonesia
Beberapa regulasi yang menjadi landasan utama profesi penilai publik seperti yang kami kutip dari laman ojk.go.id antara lain:
- UU No. 42 Tahun 2009 tentang Jasa Penilai Publik sebagai payung hukum utama profesi penilai.
- PMK No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang mengatur perizinan, persyaratan, dan tata kelola badan usaha KJPP.
- POJK No. 5 Tahun 2025 yang menyatakan KJPP sebagai profesi pendukung sektor jasa keuangan dan wajib dipimpin penilai publik terdaftar OJK.
- POJK No. 28/POJK.04/2021 yang mengatur tata cara penilaian dan pelaporan properti di pasar modal.
Melalui kerangka regulasi tersebut, aktivitas KJPP terhubung erat dengan sektor keuangan, perbankan, pasar modal, dan aktivitas bisnis nasional.
Mengapa Memilih KJPP Terdaftar OJK Itu Penting?
Mengutip dari laman ojk.go.id dan Jurnal Universitas Al Azhar Indonesia, memilih jasa penilai KJPP di Palembang yang terdaftar OJK memiliki sejumlah keuntungan signifikan.
- Legalitas & Pengakuan Laporan
KJPP terdaftar membuat laporan yang jauh lebih mudah diterima bank, investor, auditor, dan regulator lainnya.
- Kepatuhan pada Standar Profesi
POJK dan PMK mengatur bahwa KJPP berizin wajib menjalankan standar teknis dan etika penilai publik.
- Mengurangi Risiko Transaksi
Selain itu, menggunakan KJPP ilegal berpotensi membuat regulator menolak laporan, sehingga menimbulkan masalah hukum ataupun kegagalan transaksi.
- Transparansi & Akuntabilitas
KJPP resmi memiliki mekanisme pengawasan mutu, prosedur kerja yang jelas, serta sistem pelaporan yang dapat diaudit oleh auditor.
- Kepastian Hukum
Jika terjadi sengketa atau audit, klien memiliki dasar kuat karena akuntan membuat laporan dalam kerangka hukum yang sah (Jurnal Al-Azhar Indonesia).
10 Jasa Penilai KJPP di Palembang Terdaftar / Cabang (Update 2025)
Berikut adalah daftar sepuluh KJPP yang beroperasi di Palembang. Meskipun demikian, kami tetap menganjurkan Anda melakukan verifikasi ke portal OJK atau Kementerian Keuangan karena izin dapat berubah.
- KJPP Sapto, Kasmodiard & Rekan – Cabang Palembang
Alamat: Perum Sukajaya Permai Jl. H. Hamzun Blok C 5 RT 72 RW 09, Sukajaya, Sukarami, Palembang.
Catatan: Melayani penilaian bisnis dan properti untuk wilayah Sumatera Selatan.
- KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan – Cabang Palembang
Alamat: Jl. Drs. H. Ahmad Dahlan HY Blok DD No.11, Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Palembang.
Catatan: Termasuk jaringan KJPP nasional dengan reputasi cukup kuat.
- KJPP Aditya Masroni Nur Rahman Anizar Hadiyanto & Rekan
Alamat: Jl. Alamsyah RPN LR. Bukit Baru 2 Gang Bersama No.03, Bukit Baru, Ilir Barat I, Palembang.
Telepon: 0812-7305-079.
Catatan: Menyediakan penilaian properti sederhana hingga kompleks.
- KJPP Dino Farid & Rekan
Tercantum dalam daftar penilai publik terdaftar OJK (OJK Portal).
Catatan: Alamat Palembang belum tersedia secara official Anda bisa menghubungi kantor terdekat.
- KJPP SPR – Cabang Palembang
Alamat: Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangkualam, Kebun Bunga, Sukarami, Palembang.
Telepon: 0711-5715300 / 0822-2177-5454.
Sumber: kjpp-spr.co.id
- KJPP Firman Azis & Rekan – Cabang Palembang
Alamat: Jl. MP. Mangkunegara, Komp. Kenten Permai Blok A2 No.8, Palembang.
Telepon: 0711-814090.
- KJPP Toto Suharto & Rekan – Cabang Palembang
Alamat: Jl. Gresik No.54B RT.21 RW.06, Kel. 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang 30113.
- KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan – Cabang Palembang
Alamat: Candi Angsoko No 323C/540, 20 Ilir I, Palembang.
- KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan
Alamat terdaftar pusat berada di Jakarta, tetapi tercantum memiliki cabang di Palembang.
Catatan: Pastikan keberadaan kantor fisik di Palembang sebelum menggunakan layanan.
- KJPP Rengganis, Hamid & Rekan – Cabang Palembang
Anda perlu memverifikasi alamat sesuai dokumen perizinan tahun 2019.
Tips Memilih KJPP yang Tepat di Palembang
Agar pemilihan lebih aman, mengutip dari laman Portal OJK berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:
- Periksa izin resmi melalui OJK/Kemenkeu serta pastikan penilai publik memiliki STTD.
- Verifikasi alamat kantor, misalnya di Sukarami, Ilir Barat, atau Ilir Timur.
- Tanyakan spesialisasi, apakah fokus pada properti komersial, bisnis, atau aset sederhana.
- Tinjau pengalaman lokal agar penilai memahami kondisi pasar Palembang.
- Perjelas lingkup kerja dalam kontrak penugasan sesuai ketentuan OJK.
- Minta contoh laporan untuk menilai kualitas metode dan data pembanding.
- Pastikan independensi karena penilai wajib bekerja objektif (OJK Portal).
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa lebih yakin saat memilih jasa penilai KJPP di Palembang.
Contoh Studi Kasus Nyata Terkait Profesi Penilai Publik
Untuk memberikan gambaran lebih konkret, berikut beberapa penelitian relevan:
- Tanggung Jawab Hukum KJPP dalam Penilaian Agunan Kredit
Adhitya Anindito dkk. dari Universitas Jayabaya melakukan penelitian yang membahas tanggung jawab KJPP ketika kreditur memperdebatkan laporan penilaian. Kesimpulannya, KJPP bertanggung jawab kepada pihak yang memesan penilaian sesuai kontrak (Bajang Journal).
- Independensi Penilai Publik dalam Penilaian Agunan
Penelitian Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang dkk. menegaskan bahwa appraiser harus bebas dari intervensi dan wajib bertanggung jawab atas hasil penilaiannya (Open Journal Unimal).
- Analisis Pendekatan Penilaian Properti di KJPP
Jessica Barusa & Abednego Priyatama meneliti tiga pendekatan valuasi dan kesesuaiannya dengan PSAK (Journal ADMI).
- Penilaian Properti Sederhana oleh KJPP
Studi pada jurnal IJIEDI menjelaskan tahapan operasional KJPP saat menilai properti sederhana, mulai observasi hingga pengolahan data lapangan (Jurnal Ilmiah UMM).
- Metode QRVE dalam Penilaian Properti
Karina Agustin dkk. dari UK Petra menilai bobot karakteristik properti menggunakan regresi dan clustering; salah satu penulis adalah penilai dari KJPP (Cetak Edisi Digital Petra).
Penelitian Studi Kasus dari Sumatera Selatan Terkait KJPP
Selain itu, ada penelitian penting dari Palembang dan Sumsel:
- Analisis Kinerja Karyawan KJPP MBPRU Cabang Palembang
Penelitian Zaleha Trihandayani dkk. menunjukkan kompetensi dan budaya organisasi mempengaruhi kinerja pegawai (JUM Palembang).
- Pertanggungjawaban Hukum Jasa Penilai Publik
Skripsi dari Universitas Sriwijaya mengulas perlindungan hukum bagi penilai publik dan klien (Repository Unsri).
Kehadiran jasa penilai KJPP di Palembang yang terdaftar OJK sangat penting dalam memastikan setiap transaksi aset berlangsung aman dan sesuai hukum. Selain itu, daftar KJPP di atas dapat menjadi acuan Anda dalam memilih penilai publik yang kredibel untuk kebutuhan bisnis, pembiayaan, audit, atau tujuan hukum lainnya.
Dengan memahami dasar hukum, proses kerja penilai, serta studi kasus akademis, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih matang. Pastikan selalu memverifikasi legalitas terbaru dan memilih KJPP yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda di Palembang.***