Dalam dunia bisnis, keuangan, dan properti yang semakin kompleks, memahami apa itu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan strategis.
Setiap kali seseorang melakukan transaksi besar seperti pembelian properti, merger perusahaan, atau pengadaan tanah penilaian aset yang akurat sangat dibutuhkan. Di sinilah KJPP dan MAPPI berperan penting untuk memastikan hasil penilaian dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, mengetahui cara cek KJPP yang terdaftar di OJK pada tahun 2025 bisa menjadi langkah bijak untuk menghindari jasa penilai abal-abal yang tidak diakui secara hukum. Dengan begitu, Anda dapat memastikan setiap laporan valuasi memiliki kekuatan legal dan kredibilitas tinggi.
Apa Itu KJPP?
KJPP adalah badan usaha yang menyediakan jasa penilaian independen atas berbagai jenis aset, mulai dari properti, bisnis, hingga instrumen keuangan. Mengutip dari laman pppk.kemenkeu.go.id. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014, KJPP merupakan persekutuan profesional yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian publik.
Berbeda dengan lembaga keuangan, KJPP tidak memberikan pinjaman atau investasi, melainkan menilai nilai ekonomi suatu aset berdasarkan standar penilaian yang diakui. Hasil penilaian dari KJPP sering digunakan dalam:
- Laporan keuangan perusahaan
- Proses merger dan akuisisi
- Penjaminan kredit bank
- Pembebasan atau pengadaan lahan
- Penilaian properti publik dan swasta
Misalnya, KJPP Dino Farid & Rekan memperoleh izin Penilai Publik Kantor Pusat Jakarta: 2.19.0164 yang memungkinkan mereka melakukan penilaian sesuai ketentuan resmi (sumber: kjppdfr.com).
Selain izin formal, setiap penilai di dalam KJPP wajib memiliki kompetensi dan lisensi yang diakui oleh OJK maupun MAPPI. Ini menjamin bahwa proses penilaian tidak hanya akurat tetapi juga mengikuti standar profesional yang berlaku.
Apa Itu MAPPI?
MAPPI adalah organisasi profesi nasional yang menaungi para penilai publik dan tenaga ahli di bidang penilaian. Berdasarkan keterangan resmi di laman Media Penilai, MAPPI berperan dalam menyusun Standar Penilaian Indonesia (SPI), menetapkan kode etik profesi, serta bekerja sama dengan OJK dalam pengawasan dan pengembangan kompetensi penilai.
Keanggotaan di MAPPI menjadi bukti bahwa seorang penilai publik berkomitmen terhadap profesionalisme dan integritas. Seorang anggota MAPPI biasanya mengikuti pelatihan berkelanjutan, ujian sertifikasi, dan tunduk pada kode etik profesi.
Sebagai contoh, MAPPI Jawa Timur secara aktif mensosialisasikan Standar Imbalan Jasa (SIJ) agar seluruh KJPP di wilayahnya memiliki tarif dan standar kerja yang seragam. Hal ini memperkuat reputasi penilai publik sekaligus memberikan perlindungan bagi pengguna jasa (sumber: Media Penilai).
Di sisi lain, banyak bank dan lembaga keuangan yang lebih mempercayai hasil penilaian dari KJPP yang memiliki penilai anggota MAPPI karena dianggap lebih kredibel dan terjamin secara etika.
Mengapa KJPP dan MAPPI Penting bagi Bisnis dan Investasi?
Menggunakan jasa KJPP yang terdaftar di OJK ojk.go.id dan memiliki anggota MAPPI memberikan sejumlah manfaat besar bagi pelaku usaha dan individu. Di antaranya:
- Kepastian hukum dan legalitas laporan penilaian
KJPP yang terdaftar memiliki izin resmi dari Kementerian Keuangan dan OJK. Bank, auditor, dan pihak publik dapat menggunakan laporannya secara sah untuk kepentingan mereka. - Standar profesional yang terjamin
Penilai publik anggota MAPPI bekerja berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan kode etik yang ketat, sehingga hasil penilaian lebih objektif. - Mengurangi risiko sengketa atau penolakan laporan
Bank menolak banyak laporan penilaian karena KJPP tidak terdaftar di OJK. Dengan memastikan legalitas sejak awal, Anda bisa menghindari masalah ini. - Transparansi dan akuntabilitas
OJK mewajibkan KJPP resmi melaporkan kegiatan dan hasil penilaiannya secara berkala, sehingga publik bisa memverifikasi data mereka.
Regulasi Resmi Terkait KJPP dan MAPPI
Berdasarkan data dari OJK, Kementerian Keuangan, dan beberapa sumber resmi lainnya, berikut adalah daftar regulasi penting yang menjadi dasar hukum kegiatan penilai publik di Indonesia:
| Jenis Regulasi | Nomor / Tahun | Uraian Singkat |
|---|---|---|
| Undang-Undang | UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal | Menjadi dasar hukum bagi penilaian aset dalam aktivitas pasar modal. |
| Undang-Undang | UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | Menetapkan kewenangan OJK dalam mengawasi profesi penilai publik. |
| Peraturan Menteri Keuangan (PMK) | PMK 101/PMK.01/2014 | Mengatur izin usaha, klasifikasi, dan kegiatan penilai publik. |
| PMK 56/PMK.01/2017 | Memperbarui klasifikasi bidang jasa penilai publik. | |
| PMK 228/PMK.01/2019 | Menyesuaikan ketentuan organisasi dan tata kerja KJPP. | |
| Peraturan OJK (POJK) | POJK 68/POJK.04/2017 | Mengatur penilai yang beraktivitas di pasar modal. |
| POJK 28/POJK.04/2021 | Menetapkan tata cara penyajian laporan penilaian properti di pasar modal. | |
| POJK 38/POJK.05/2015 | Mengatur pendaftaran penilai di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). | |
| Surat Edaran OJK (SEOJK) | SEOJK No. 21/SEOJK.07/2025 | Memberikan pedoman pelaksanaan teknis penilaian di sektor keuangan digital. |
Dari daftar di atas, kita melihat bahwa OJK tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memastikan agar laporan penilaian digunakan secara legal dan memenuhi standar nasional.
Cara Cek KJPP yang Terdaftar di OJK Tahun 2025
Mengetahui apakah suatu KJPP terdaftar di OJK sangat penting sebelum Anda menggunakan jasanya. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa Anda ikuti:
- Kunjungi Situs Resmi OJK
Masuk ke laman www.ojk.go.id, lalu pilih menu Data dan Statistik → Profesi Penilai dan Aktuaria. Di sini Anda bisa menemukan daftar penilai publik yang terdaftar hingga periode terbaru, misalnya per 30 Juni 2024.
- Unduh Dokumen Resmi
Biasanya tersedia file Excel atau PDF berjudul “Daftar Penilai Publik Terdaftar di OJK”. Di dalamnya terdapat nama KJPP, nomor izin, tanggal efektif, serta domisili kantor.
- Cari Nama KJPP yang Ingin Diperiksa
Gunakan fitur pencarian untuk menemukan nama KJPP yang Anda maksud, misalnya “KJPP Felix Sutandar dan Rekan”. Jika muncul di daftar, berarti terdaftar resmi di OJK.
- Periksa Nomor Izin dan Masa Berlaku
Pastikan nomor izin usaha masih aktif dan sesuai dengan domisili. Jika izin sudah kedaluwarsa, sebaiknya konfirmasi ke OJK atau ke KJPP yang bersangkutan.
- Cek Keanggotaan MAPPI
Anda bisa melakukan langkah tambahan ini melalui situs member.mappi.or.id. Di sana Anda dapat memverifikasi status keanggotaan penilai dan melihat sertifikasi profesionalnya.
- Konfirmasi Langsung ke KJPP
Sebagai langkah akhir, hubungi KJPP dan minta salinan izin usaha serta nomor anggota MAPPI. KJPP yang transparan biasanya akan segera memberikan dokumen pendukung sebagai bukti legalitas.
Catatan: OJK juga menyediakan kontak resmi melalui WhatsApp 081-157-157-157 untuk pertanyaan seputar legalitas lembaga jasa keuangan, termasuk profesi penilai publik (sumber: Kompas Uang).
Contoh Kasus Nyata dan Pengalaman Lapangan
Dalam praktik di lapangan, legalitas KJPP sangat berpengaruh terhadap kelancaran proyek.
Salah satu kasus nyata terjadi pada proyek valuasi properti di Jakarta. Lembaga pembiayaan menolak laporan penilaian karena OJK belum memverifikasi KJPP yang digunakan. Akibatnya, proses pembiayaan tertunda dua minggu hingga klien mengganti jasa ke KJPP yang memiliki izin resmi.
Sebaliknya, bekerja sama dengan KJPP yang sudah lama menjadi anggota MAPPI membuat proses pengajuan pinjaman bank lebih cepat karena laporan penilaiannya sudah memenuhi format dan standar mutu yang regulator tetapkan.
Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dan profesionalisme bukan hanya formalitas, tetapi berpengaruh langsung pada kecepatan dan keberhasilan transaksi bisnis.
Contoh Studi dan Penelitian
Menurut laporan Media Penilai (2023), terdapat sekitar 335 penilai publik yang memiliki STTD OJK di sektor pasar modal dan 300 penilai di sektor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank). Data ini menunjukkan peningkatan pengawasan profesi penilai oleh OJK dan kolaborasi erat dengan MAPPI untuk menjaga kualitas layanan.
Sementara itu, MAPPI Jatim mencatat pertumbuhan pesat jumlah KJPP di Jawa Timur hingga mencapai 81 kantor pada tahun 2024. Namun, tantangan utama yang muncul adalah kepatuhan terhadap Standar Imbalan Jasa (SIJ) dan etika profesi.
Pilih KJPP Terdaftar OJK dan Beranggotakan MAPPI
Di tengah pesatnya dinamika bisnis tahun 2025, perusahaan tidak boleh mengabaikan keputusan strategis untuk memilih KJPP yang terdaftar di OJK dan memiliki penilai anggota MAPPI.
Langkah sederhana seperti memeriksa daftar resmi OJK dan keanggotaan MAPPI bisa memberikan jaminan besar terhadap legalitas, akurasi, dan kredibilitas laporan penilaian Anda.
Selain itu, bekerja sama dengan penilai yang profesional berarti Anda turut menjaga kepercayaan dalam ekosistem keuangan nasional. Dengan pemahaman ini, Anda bisa melangkah lebih aman dalam setiap keputusan investasi dan transaksi aset.***