Penjelasan Bidang Jasa Penilaian Properti Sederhana

21 Agustus 2025

Bidang jasa penilaian properti sederhana merupakan salah satu layanan resmi dalam dunia penilaian aset yang memiliki peran penting di Indonesia.

Jasa penilaian properti sederhana adalah layanan penilaian aset yang memiliki lingkup objek penilaian yang lebih terbatas atau lebih sederhana jika dibandingkan dengan penilaian properti pada umumnya.

Layanan jasa ini hanya boleh dilakukan oleh KJPP yang dipimpin oleh Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana.

Kategori penilaian mencakup objek dengan tingkat kerumitan rendah, seperti rumah tinggal, kios, apartemen kecil, atau gudang sederhana. Pemerintah mengatur keberadaannya secara tegas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar setiap aktivitas penilaian mengikuti aturan hukum dan menghasilkan layanan yang profesional serta akuntabel.

Dengan fokus pada objek properti skala kecil, klasifikasi ini menjadi solusi yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan layanan penilaian praktis, cepat, dan efisien.

Dasar Regulasi dan Klasifikasi Penilaian di Indonesia

Pemerintah Indonesia secara tegas menetapkan aturan dunia penilaian melalui PMK No. 101 Tahun 2014 dan memperbaruinya dengan PMK No. 228 Tahun 2019.

Di dalam aturan tersebut terdapat empat klasifikasi utama, yakni sebagai berikut:

Pertama, Penilaian Properti Sederhana.

Kedua, Penilaian Properti.

Ketiga, Penilaian Bisnis.

Keempat, Penilaian Personal Properti.

Masing-masing bidang memiliki cakupan yang berbeda, mulai dari objek penilaian, tingkat kesulitan, hingga batas wilayah kerja.

Perbedaan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih jasa penilaian sesuai kebutuhan, baik saat menilai aset sederhana seperti rumah tinggal maupun ketika menilai aset bisnis yang lebih kompleks.

Ruang Lingkup Penilaian Properti Sederhana

Berdasarkan PMK 228/2019, cakupan penilaian properti sederhana antara lain mencakup:

Satu, tanah kosong untuk permukiman dengan luas maksimal 5.000 m², khusus untuk satu unit hunian.

Dua, satu unit bangunan, seperti rumah tinggal, apartemen kecil, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), atau kios.

Tiga, peralatan terikat pada bangunan, contohnya instalasi listrik, AC sentral, atau lift kecil yang melekat pada properti.

Empat, satu unit mesin individual seperti genset atau pompa air yang dipakai di rumah tinggal, ruko, atau rukan.

Lima, kendaraan pribadi, baik mobil penumpang, mobil angkut ringan, maupun sepeda motor, selama tidak termasuk dalam armada usaha angkutan.

Enam, gudang tunggal kecil dengan luas tanah dan bangunan masing-masing maksimal 500 m².

Objek-objek tersebut tergolong sederhana karena memiliki kompleksitas teknis yang lebih rendah dibandingkan aset komersial atau industri berskala besar.

Batas Wilayah Penilaian Properti Sederhana

Salah satu aturan penting yang membedakan penilaian properti sederhana dengan klasifikasi lain adalah wilayah kerja.
Penilai publik dengan izin properti sederhana tidak boleh memberikan layanan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Pemerintah mewajibkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dipimpin penilai dengan klasifikasi tertentu membuka kantor di luar Jabodetabek dan hanya memperbolehkan mereka menilai objek di wilayah domisili kantornya.

Pemerintah menetapkan aturan tersebut untuk menyeimbangkan distribusi jasa penilaian di seluruh Indonesia agar layanan tidak menumpuk di pusat kota.

Selain melakukan penilaian objek sederhana, penilai dalam klasifikasi ini juga dapat memberikan layanan tambahan berupa jasa agen properti.

Hal ini berbeda dengan klasifikasi “Penilaian Properti” yang memiliki ruang lingkup tambahan lebih luas, seperti konsultasi pengembangan properti, studi kelayakan usaha, desain sistem informasi aset, hingga manajemen properti.

Manfaat Jasa Penilaian Bagi Masyarakat

Menggunakan jasa penilai dengan klasifikasi yang tepat memberikan banyak keuntungan, di antaranya:

1. Penilai dapat bekerja lebih efisien dari sisi biaya dan waktu karena mereka menilai objek yang tergolong sederhana.
2. Regulasi memberi kepastian hukum sehingga pihak terkait bisa menggunakan hasil penilaian sebagai dasar resmi dalam transaksi atau administrasi.
3. Penilai memberikan layanan yang tepat sasaran bagi masyarakat yang hanya membutuhkan penilaian rumah tinggal, kios, atau gudang kecil.
4. Penilai menjalankan tugas sesuai domisili yang sudah ditentukan sehingga wilayah layanan menjadi jelas.

Bidang Jasa Penilaian Properti Sederhana hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan penilaian aset skala kecil secara cepat, terjangkau, dan sah secara hukum.

PMK Nomor 101/PMK.01/2014 beserta perubahannya dalam PMK 228/2019 secara tegas menetapkan cakupan objek yang masuk dalam kategori ini.

Selain itu, regulasi menetapkan ketentuan wilayah kerja secara tegas. Penilai publik dengan klasifikasi Properti Sederhana hanya boleh beroperasi di wilayah domisili mereka dan tidak boleh memberikan penilaian di luar kawasan tersebut.

Aturan semacam ini memastikan bahwa proses penilaian terbatas pada area yang lebih lokal, menjaga efektivitas dan relevansi layanan.

Dengan dasar regulasi yang jelas, batasan objek yang spesifik, serta aturan wilayah kerja yang tegas, klasifikasi ini membantu menciptakan ekosistem penilaian yang lebih teratur dan profesional.

Regulasi ini juga memberi penilai dan pemohon jasa landasan hukum yang kuat serta memastikan mereka melaksanakan proses penilaian secara kredibel dan sesuai prosedur.

Bagi individu maupun pelaku usaha, memahami klasifikasi Jasa Penilaian Properti Sederhana sangat penting agar tidak salah memilih layanan dan tetap mendapatkan hasil penilaian yang akurat dan terpercaya.

Jika seseorang salah memilih klasifikasi jasa, ia akan mendapatkan penilaian yang tidak sesuai kebutuhan atau bahkan melanggar regulasi apabila pihak yang tidak berwenang melakukannya.

Maka semua pihak harus memastikan penyedia jasa penilaian memegang izin sesuai klasifikasi, memahami batasan wilayah, dan menguasai objek penilaian yang diminta.***