Link Download Penilaian Kinerja Penyedia Jasa PUPR Excel 2025

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama instansi pengadaan memanfaatkan format penilaian kinerja berbasis Excel sebagai alat praktis dan efisien untuk mengevaluasi penyedia jasa infrastruktur. Penilaian kinerja ini menjadi fondasi penting dalam menjaga standar kualitas dan akuntabilitas proyek konstruksi.

Penyedia jasa di sektor konstruksi menjalani penilaian kinerja memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kementerian PUPR telah menetapkan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur dan transparan, yang memungkinkan instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk menilai performa penyedia jasa secara efektif. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun tim pengadaan sering menggunakan format penilaian kinerja berbasis Excel yang mereka rancang agar mudah diakses, digunakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

Pentingnya Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

Penilaian kinerja penyedia jasa di sektor konstruksi memegang peran penting yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa untuk membangun infrastruktur sesuai ketentuan kontrak secara optimal.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang sebuah sistem evaluasi kinerja yang terukur, transparan, dan dapat diterapkan secara seragam oleh instansi pemerintah maupun pelaku usaha jasa konstruksi.

Format Excel Sebagai Alat Utama Evaluasi

Salah satu alat utama dalam proses evaluasi ini adalah format penilaian berbasis Excel, yang dikenal sederhana, praktis, dan mudah disesuaikan. Format ini memungkinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim pengadaan untuk langsung menggunakannya.

Pada tahun 2025, format Excel ini kembali menjadi acuan utama untuk memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Penyedia jasa dalam proyek konstruksi dituntut untuk menjamin kualitas, ketepatan waktu, dan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sistem penilaian kinerja memungkinkan pemerintah dan pihak swasta untuk mengevaluasi sejauh mana penyedia jasa mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, menyelesaikan proyek tepat waktu, menghasilkan pekerjaan bermutu tinggi, serta menunjukkan profesionalitas dan tanggung jawab di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, hasil penilaian kinerja menjadi penentu apakah penyedia jasa berhak mengikuti tender proyek di masa depan. Penilaian yang rendah dapat menyebabkan penyedia jasa kehilangan peluang untuk mengerjakan proyek berikutnya, menjadikan penilaian ini sebagai mekanisme seleksi kualitas yang nyata, bukan sekadar formalitas.

Penggunaan format Excel untuk penilaian kinerja dipilih karena sifatnya yang fleksibel, transparan, dan praktis. Format ini memungkinkan evaluator untuk memasukkan skor secara langsung, dengan sistem yang secara otomatis menghitung total nilai. Baik tim teknis maupun administrasi dapat menggunakan format ini dengan mudah. Lembar penilaian Excel mencakup aspek administrasi, yang menilai kepatuhan penyedia jasa terhadap dokumen kontrak dan laporan, aspek teknis, yang mengevaluasi mutu pekerjaan sesuai spesifikasi, aspek waktu, yang membandingkan progres penyelesaian dengan jadwal, serta aspek keselamatan kerja (K3), yang mengukur penerapan standar keamanan di lapangan. Dengan pendekatan ini, proses evaluasi berjalan secara objektif dan efisien.

Landasan Hukum Penilaian Kinerja Konstruksi

Penilaian kinerja didukung oleh landasan hukum yang kuat, termasuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mewajibkan PPK untuk melakukan penilaian, dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang memberikan pedoman evaluasi penyedia jasa. Instansi dapat mengakses pedoman resmi melalui situs web Kementerian PUPR di pu.go.id atau situs web LKPP di lkpp.go.id. Dengan mengacu pada regulasi ini, proses penilaian dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Isi Dokumen Penilai Kinerja

Dokumen penilaian kinerja, sebagaimana digunakan di berbagai instansi dan berdasarkan template LKPP, memiliki struktur yang cukup rinci. Umumnya dokumen tersebut terdiri atas:

Identitas umum proyek: mencakup nama perusahaan, nilai kontrak, lokasi pekerjaan, serta durasi pelaksanaan.
Aspek penilaian: meliputi administrasi, jadwal, kualitas, tenaga kerja, keselamatan kerja, dan inovasi.
Bobot penilaian: biasanya didistribusikan dalam bentuk persentase, misalnya 30 persen untuk kualitas, 20 persen untuk waktu, dan 10 persen untuk administrasi.
Skala penilaian: menggunakan rentang nilai 0 hingga 100, dengan kategori mulai dari “Sangat Kurang” hingga “Sangat Baik”.
Kolom komentar: berfungsi sebagai ruang bagi evaluator untuk memberikan catatan, saran perbaikan, atau rekomendasi terkait kinerja penyedia jasa.

Anda dapat menyesuaikan format ini dengan kebutuhan spesifik suatu proyek. Misalnya, jika proyek menuntut kepedulian terhadap lingkungan, Anda dapat menambahkan aspek keberlanjutan atau penggunaan material ramah lingkungan dalam dokumen penilaian.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menggunakan dokumen penilaian ini secara berkala, baik pada tahap milestone tertentu maupun setelah proyek selesai. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memutuskan kelanjutan kontrak, menginput data ke aplikasi SIKaP LKPP, serta memberikan umpan balik konkret kepada penyedia jasa untuk perbaikan. Dengan penerapan yang konsisten, penilaian kinerja tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga menjadi alat manajemen proyek yang efektif.

Contoh Kasus Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa pada Masa Pemeliharaan dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Nasional di Kota Palu

Tanggal Publikasi: 30 Maret 2023
Sumber: BPJN Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga

Latar Belakang dan Kondisi Wilayah Kota Palu

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki karakteristik geografis yang khas. Lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk mengelilingi Kota Palu, menjadikannya wilayah yang unik namun rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional

Untuk menanggapi kerusakan akibat bencana, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, meluncurkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2019. Program ini menargetkan pembangunan kembali ruas jalan nasional Tompe – dalam kota Palu – Surumana. Konsorsium PT Nindya Karya – PT Passokorang (KSO) mengelola proyek ini dengan tujuan utama memulihkan konektivitas antar pusat kegiatan ekonomi, sehingga mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi di Kota Palu.
Program ini mencakup beberapa kegiatan penting, yaitu:

Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 48,39 kilometer untuk meningkatkan kualitas infrastruktur.
Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 6,7 kilometer guna menjaga kondisi jalan tetap optimal.
Pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 634,40 meter untuk memastikan keamanan dan fungsi jembatan.

Tantangan dan Kritik dari Masyarakat

Selama pelaksanaan proyek, masyarakat, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja penyedia jasa. LSM dan masyarakat menyoroti sejumlah permasalahan, antara lain pemasangan U-ditch pada saluran drainase di Jalan Diponegoro yang dikerjakan tidak rapi dan asal-asalan. Mereka juga menduga kontraktor tidak memasang jumlah tulangan besi sesuai desain. Selain itu, kontraktor menggali saluran drainase tanpa pemadatan yang memadai, sehingga air tidak mengalir lancar dan menimbulkan genangan. Mereka menilai kontraktor mengerjakan lapisan aspal di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Diponegoro tanpa memenuhi Spesifikasi Teknik sejak awal.

Pengawasan Teknis dan Proses Pemeliharaan

Meskipun menghadapi kritik, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan direksi lapangan menjalankan tugas mereka dengan intensif. Mereka memeriksa setiap tahapan pekerjaan, mulai dari persiapan bahan dan lokasi, pelaksanaan proyek, hingga pengujian mutu, sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018. Semua aktivitas ini mereka dokumentasikan secara rinci dalam laporan harian, mingguan, dan bulanan, serta laporan kuantitas dan kualitas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Proyek ini mencapai tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) pada 1 Mei 2021. Konsorsium PT Nindya Karya – PT Passokorang (KSO) melaksanakan pemeliharaan selama masa warranty sesuai kontrak dan Berita Acara PHO, sehingga kualitas infrastruktur yang telah dibangun tetap terjaga sepanjang periode tersebut.

Karakteristik Jalan dan Tantangan Pemeliharaan

Ruas jalan Tompe – dalam kota Palu – Surumana berperan sebagai jalur logistik utama yang mendukung perekonomian daerah. Karena tingginya intensitas penggunaan, terutama oleh kendaraan berat, ruas jalan ini rentan mengalami penurunan kondisi. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga fungsi jalan.

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara aktif memantau kondisi jalan selama masa warranty. Mereka menginstruksikan pengawas lapangan dan pelaksana untuk melakukan survei kerusakan setiap bulan. PPK menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk menindaklanjuti perbaikan, yang mereka dokumentasikan dalam laporan triwulanan.

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, PPK wajib mengevaluasi kinerja penyedia jasa tidak hanya selama masa konstruksi dan pembayaran, tetapi juga pada masa pemeliharaan. Penilaian ini mencakup empat aspek utama, yaitu:

Penyedia jasa mengukur kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk aspek kualitas dan kuantitas, dengan bobot penilaian sebesar 30%.
Biaya: Mengevaluasi kemampuan penyedia jasa dalam mengendalikan biaya proyek, dengan bobot 20%.
Waktu: Menilai ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan bobot 30%.
Layanan: Mengukur tingkat komunikasi dan responsivitas penyedia jasa, dengan bobot 20%.

PPK melakukan penilaian setelah penyedia jasa menyerahkan hasil akhir pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Aset (BAST-A). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama instansi pengadaan memanfaatkan format penilaian kinerja berbasis Excel sebagai alat praktis dan efisien untuk mengevaluasi penyedia jasa infrastruktur. Penilaian kinerja ini menjadi fondasi penting dalam menjaga standar kualitas dan akuntabilitas proyek konstruksi.

Kementerian PUPR telah menetapkan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur dan transparan, memungkinkan instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk menilai performa penyedia jasa secara efektif. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim pengadaan sering menggunakan format penilaian kinerja berbasis Excel sesuai kebutuhan proyek. Skor ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses pengadaan proyek berikutnya, memastikan hanya penyedia jasa berkualitas yang dapat berpartisipasi.

Peran dan Kontribusi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan

Masyarakat memainkan peran krusial dalam mendukung penyelenggaraan jalan nasional di Kota Palu. Mereka secara aktif melaporkan kerusakan jalan atau penggunaan jalan yang tidak sesuai, seperti penyalahgunaan ruang milik jalan (rumija). Selain itu, masyarakat turut menjaga kebersihan dan fungsi infrastruktur jalan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase, memelihara pohon peneduh, serta merawat paving block di trotoar untuk kenyamanan pengguna. Kesadaran masyarakat ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk memelihara aset negara, yang pada akhirnya mendukung perekonomian daerah, khususnya di Kota Palu.

Penilaian kinerja penyedia jasa pada masa pemeliharaan dan peran serta masyarakat merupakan dua elemen penting dalam penyelenggaraan jalan nasional di Kota Palu. BPJN Sulawesi Tengah mengelola program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk terus memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah ini guna mendukung pemulihan ekonomi pasca-bencana.

Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, pengawasan teknis yang ketat dan mekanisme evaluasi yang terstruktur memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara dan melaporkan kondisi jalan menjadi kunci keberlanjutan infrastruktur. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, penyedia jasa, dan masyarakat, Kota Palu dapat terus maju dengan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan.