Dalam industri jasa penilaian, banyak pengguna jasa sering bertanya, “Berapa biaya atau imbalan jasa penilaian yang harus mereka bayarkan?” Pertanyaan ini wajar muncul karena setiap pengguna jasa ingin memastikan bahwa biaya yang mereka keluarkan sesuai standar, transparan, dan sepadan dengan manfaat yang mereka terima.
Secara umum, penilai publik (appraiser) menyediakan jasa penilaian sebagai layanan profesional untuk menentukan nilai ekonomi suatu aset.
Aset yang dimaksud mencakup properti, bisnis, mesin dan peralatan, serta instrumen keuangan. Penilaian ini tentu penting untuk berbagai bidang seperti laporan keuangan, transaksi jual-beli, perbankan, hingga litigasi hukum.
Standar Fee Penilaian MAPPI 2025
Di Indonesia, MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) menetapkan pedoman yang menjadi acuan standar biaya untuk jasa penilaian. MAPPI secara berkala memperbarui Standar Fee Penilaian agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan industri.
Penilai menghitung imbalan jasa penilaian menggunakan beberapa pendekatan yang ditetapkan oleh MAPPI, yaitu:
- Penilai menghitung imbalan jasa berdasarkan persentase dari nilai aset yang dinilai.
- Berbasis kompleksitas pekerjaan, misalnya jumlah aset, lokasi, dan kebutuhan detail laporan.
- Berbasis waktu atau jumlah jam kerja tim penilai.
Sebagai contohnya, untuk penilaian properti dengan nilai aset Rp10 miliar, MAPPI dapat memberikan acuan biaya dengan persentase tertentu. Namun, jika objek penilaian yang sangat kompleks seperti, aset lintas wilayah atau memiliki aspek hukum yang rumit, maka fee dapat lebih tinggi.
Cara Menghitung Imbalan Jasa Penilaian, Panduan Terbaru untuk Pemilik Aset
Langkah awal perhitungan imbal jasa penilaian dengan memahami jenis dan karakteristik objek yang akan dinilai. Setiap aset memiliki karakteristik berbeda; penilaian sebidang tanah tentu berbeda dengan menghitung nilai sebuah bangunan, bisnis yang sedang berjalan, atau bahkan aset tidak berwujud.
Setelah memastikan objek, pihak jasa penilai akan merujuk pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) sebagai pedoman resmi di Indonesia. SPI menetapkan pedoman panduan perhitungan imbalan jasa penilaian untuk menghasilkan penilaian yang memiliki dasar kuat dan diakui secara hukum, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses penilaian berjalan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tahapan berikutnya adalah memperkirakan kebutuhan waktu serta sumber daya. Tidak semua penugasan memerlukan skala tenaga yang sama. Langkah selanjutnya, perkirakan kebutuhan waktu dan sumber daya. Tidak semua penugasan membutuhkan jumlah tenaga yang sama. Untuk proyek besar, membutuhkan lebih banyak tim penilai, sedangkan objek yang sederhana dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat. Estimasi ini akan menentukan besaran biaya. Estimasi inilah yang akan memengaruhi besaran biaya.
Acuan lain adalah standar fee dari MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). Organisasi profesi ini secara berkala memperbarui ketentuan honorarium agar sesuai dengan kondisi pasar, sekaligus menjaga agar tarif yang berlaku adil, transparan, dan sejalan dengan kode etik profesi.
Dengan mengacu pada standar MAPPI, Anda akan mendapatkan bantuan dari penilai untuk menghindari perbedaan persepsi terkait besaran jasa.
Terakhir, komunikasi dengan klien memegang peran penting. Transparansi ini menjadi kunci agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama sejak awal dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan menilai gedung perkantoran di Jakarta dengan perkiraan nilai pasar sekitar Rp50 miliar.
Menggunakan pendekatan ad valorem dengan asumsi fee 0,1%:
- FeePenilaian = 0,1% x Rp50.000.000.000 = Rp50.000.000
Penilai menambahkan biaya operasional untuk survei, dokumen, dan transportasi sebesar Rp5.000.000, sehingga totalnya menjadi:
- Rp55.000.000 + PPN 11% = Rp61.050.000
Angka ini wajar dan sesuai pedoman MAPPI untuk aset berskala besar.
Studi Kasus Penilaian Properti transaksi afiliasi antara PT SMSM dan EH
Pada awal 2024, PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) berencana melakukan transaksi afiliasi dengan EH berupa pembelian tanah beserta bangunan di Banten. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iskandar dan Rekan melakukan penilaian independen untuk memastikan keadilan dan ketepatan nilai.
Metodologi penilaian dalam kasus ini, KJPP Iskandar dan Rekan menyusun laporan penilaian properti (Nomor: 00162/…/VI/2024) berisi estimasi nilai pasar tanah beserta bangunan milik EH, dengan tanggal laporan 7 Juni 2024. Pihak KJJP mereferensikan semuanya hingga akhir tahun fiskal 2023 (31 Desember 2023). Penilai memastikan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan antara pihak internalnya dan pihak yang terlibat dalam transaksi, menjamin integritas proses penilaian.
Penilai menetapkan hasil penilaian dari penyusunan laporan nilai wajar pasar atas properti sebesar Rp4.730.000.000,-. Lokasi obyek penilaian berada di Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
OJK melalui SEOJK 33/2021 tentang penilaian properti di pasar modal mengatur proses penilaian agar sesuai ketentuan, aturan ini menjadi acuan profesional dalam pengukuran nilai wajar.
Transaksi afiliasi antara SMSM dan EH memperoleh dasar nilai yang objektif dan independen. Penilaian oleh KJPP, tanpa adanya konflik kepentingan, serta penggunaan metode dan data terkini, memberikan keyakinan bahwa nilai tersebut mencerminkan nilai pasar yang wajar per akhir Desember 2023.
Dengan memahami cara perhitungan fee appraisal, pemilik aset—baik individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah—dapat merencanakan anggaran dengan lebih baik sebelum melakukan penilaian.***
[…] menugaskan tim appraisal atau tim pengadaan tanah untuk menetapkan nilai ganti rugi. Tabel resmi digunakan sebagai pedoman […]