Profesi penilai publik menuntut keahlian khusus sekaligus pengakuan resmi. Untuk bisa menjalankan tugas secara profesional, seorang penilai harus memiliki sertifikat MAPPI.
Dokumen ini dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dan berfungsi sebagai bukti bahwa penilai telah menguasai standar kompetensi sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi.
Sertifikat MAPPI menjadi syarat legal bagi siapa pun yang ingin mengajukan izin penilai publik dari pemerintah.
Apalagi sekarang banyak perusahaan besar, lembaga keuangan, hingga Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) lebih memilih bekerja sama dengan penilai yang sudah mengantongi sertifikat MAPPI.
Hal ini membuktikan bahwa sertifikat ini merupakan bukti penilai memiliki kompetensi, kredibilitas, serta pengakuan secara nasional sehingga layak diberi tanggung jawab dalam bidang penilaian.
Karena itu, mendapatkan sertifikat ini bukan sekadar formalitas melainkan kewajiban. Dengan memiliki sertifikat ini, penilai akan siap menuju karier yang lebih luas di dunia penilaian.
Pasalnya semua penilai yang bersertifikat wajib berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta kode etik yang ditetapkan oleh MAPPI.
Syarat Mengikuti Sertifikasi MAPPI
- Keanggotaan MAPPI
Langkah awal untuk mengikuti sertifikasi yaitu mendaftar sebagai anggota aktif. Pendaftaran membutuhkan dokumen seperti KTP, ijazah terakhir yang dilegalisir, pas foto, riwayat hidup, dan bukti pembayaran iuran.
- Latar Belakang Pendidikan
Peserta minimal berpendidikan Strata 1 (S1) atau setara. Lulusan ekonomi, akuntansi, teknik sipil, manajemen properti, hingga arsitektur biasanya punya peluang besar karena jurusan tersebut relevan dengan dunia penilaian.
- Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
MAPPI mewajibkan peserta mengikuti Pendidikan Dasar Penilaian Properti (PDP) serta pelatihan lanjutan. Program ini membekali teori penilaian, metode valuasi, pemahaman regulasi, hingga penerapan kode etik.
- Pengalaman Lapangan
Untuk beberapa klasifikasi sertifikat, peserta perlu menunjukkan pengalaman magang atau praktik langsung di bawah bimbingan KJPP.
- Memenuhi Administrasi dan Biaya
Calon peserta harus melengkapi formulir, mengunggah dokumen, serta membayar biaya pelatihan maupun ujian sesuai aturan MAPPI.
Cara Mendapatkan Sertifikat MAPPI di 2025
1. Daftar Menjadi Anggota MAPPI
Jika belum terdaftar, buka laman resmi MAPPI, pilih jenis keanggotaan yang sesuai (misalnya MAPPI-A atau MAPPI-P), lalu lengkapi dokumen yang diminta.
2. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Peserta wajib menjalani pendidikan dasar dan program pelatihan yang diakui MAPPI. Materinya mencakup teori penilaian, metode pendekatan biaya, perbandingan pasar, hingga pendekatan pendapatan. Selain itu, peserta belajar tentang standar penilaian nasional dan aturan hukum terkait.
3. Persiapan Ujian Sertifikasi Penilai (USP)
Ujian Sertifikasi Penilai atau USP merupakan inti dari seluruh rangkaian proses sertifikasi MAPPI. Peserta akan diuji kemampuannya sesuai bidang penilaian yang dipilih.
MAPPI sendiri membagi USP ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu USP-PS untuk penilaian properti sederhana, USP-P untuk penilaian properti secara umum, USP-B untuk penilaian bisnis, serta USP-PP yang berfokus pada penilaian personal properti.
Setiap kategori memiliki modul ujian yang berbeda, sehingga peserta perlu menyesuaikan pilihan dengan latar belakang dan rencana kariernya
4. Pendaftaran Ujian
Setelah semua dokumen diverifikasi, peserta diwajibkan membayar biaya ujian sesuai klasifikasi yang dipilih. Tahap ini menjadi langkah resmi untuk mengikuti USP sekaligus menentukan arah sertifikasi yang akan ditempuh.
Proses pendaftaran ujian dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan MAPPI. Peserta diminta melengkapi sejumlah dokumen penting, mulai dari ijazah terakhir, sertifikat pelatihan yang relevan, kartu identitas, hingga curriculum vitae.
5. Mengikuti Ujian Tertulis dan Lisan
Pertama, peserta menjalani ujian tertulis. Jika lolos, dilanjutkan dengan ujian lisan atau studi kasus. Pada tahap ini, peserta diminta membuat laporan penilaian dan mempresentasikannya di hadapan penguji.
6. Penetapan Kelulusan dan Sertifikat
Setelah seluruh tahap selesai, MAPPI menetapkan hasil ujian. Bagi yang lulus, sertifikat akan diterbitkan. Sertifikat nantinya bisa dipakai untuk melamar pekerjaan di KJPP atau mengajukan izin penilai publik.
Biaya sertifikasi bervariasi tergantung klasifikasi ujian. Untuk ujian tertulis dan lisan, nominalnya bisa mencapai jutaan rupiah. Informasi detail biasanya tertera dalam buku panduan USP periode berjalan.
Soal durasi, proses dari pendaftaran anggota hingga memperoleh sertifikat bisa memakan waktu beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun.
Lama atau tidaknya bergantung pada kecepatan peserta dalam memenuhi syarat, menyelesaikan pelatihan, dan menunggu jadwal ujian.
Strategi Agar Lulus Sertifikasi
Mengikuti sertifikasi MAPPI memang menantang. Namun dengan strategi yang tepat peluang lulus akan lebih besar.
Pelajari materi ujian secara mendalam. Fokus pada regulasi terbaru, standar penilaian, dan teknik valuasi.
Manfaatkan pelatihan sebaik mungkin. Jangan sekadar hadir, tapi benar-benar pahami setiap modul.
Latih studi kasus. Cobalah membuat laporan penilaian dari properti nyata untuk melatih analisis.
Cari mentor atau jaringan. Bergaul dengan penilai senior di KJPP atau komunitas MAPPI bisa memberi wawasan praktis.
Persiapkan dokumen sejak awal. Jangan menunda pengumpulan persyaratan agar tidak terburu-buru menjelang ujian.
Saat ujian lisan, presentasi dengan percaya diri. Sajikan data lengkap, ikuti format resmi, dan tunjukkan logika berpikir yang jelas.
Banyak calon peserta terkendala bukan karena kemampuan teknis, melainkan hal administratif. Dokumen kurang lengkap, salah format laporan, atau tidak memahami update regulasi sering jadi penyebab kegagalan.
Selain itu, sebagian peserta kurang serius saat pelatihan sehingga kesulitan mengerjakan soal ujian.
Mengantisipasi tantangan ini penting agar perjalanan mendapatkan sertifikat berjalan mulus.
Setelah berhasil mengantongi sertifikat, jalur karier terbuka lebar. Seorang penilai bersertifikat dapat bekerja di KJPP, bergabung dengan lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi, serta terlibat dalam proyek besar milik pengembang properti.
Tidak hanya itu, sertifikat ini juga menjadi bekal untuk mengajukan izin resmi sebagai penilai publik di bawah regulasi Kementerian Keuangan. Dengan izin tersebut, seorang profesional bisa membuka layanan penilaian secara independen.***