Profesi penilai properti semakin dibutuhkan di Indonesia seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor perumahan, komersial, dan industri. Bank, investor, hingga lembaga pemerintah mengandalkan hasil appraisal untuk menentukan nilai aset sebelum mengambil keputusan penting, misalnya dalam pemberian kredit atau penjualan properti. Namun, di balik nama besar seorang penilai publik atau appraiser, ada peran penting yang kerap terabaikan: Asisten Penilai Properti.
Tanpa dukungan tenaga pendukung ini, pekerjaan appraisal bisa terhambat karena kompleksitas data dan banyaknya objek yang harus diperiksa. Bagi masyarakat awam, istilah asisten penilai mungkin masih terdengar asing. Padahal, posisi ini merupakan salah satu langkah awal bagi mereka yang ingin berkarier di dunia appraisal.
Asisten penilai bertugas membantu penilai utama dalam berbagai tahapan, mulai dari melakukan survei lapangan, mengumpulkan data legal, hingga menyiapkan draft laporan penilaian. Dengan peran tersebut, asisten penilai menjadi bagian penting dari rantai kerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Menariknya, jumlah pasti asisten penilai properti di Indonesia belum pernah dipublikasikan secara resmi. Berbeda dengan data penilai publik yang tercatat di Kementerian Keuangan maupun MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), posisi asisten masih masuk kategori tenaga pendukung yang tidak memiliki hitungan statistik khusus.
Meski begitu, banyak pihak memperkirakan bahwa jumlah asisten bisa sebanding bahkan lebih besar dibandingkan penilai berizin, karena setiap penilai biasanya memerlukan minimal satu asisten untuk membantu pekerjaannya.
Tugas dan Pekerjaan Asisten Penilai Properti
Asisten Penilai Properti bekerja di bawah arahan penilai publik atau appraiser, biasanya di dalam Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Mereka menjalankan beragam tugas teknis dan administratif yang memungkinkan penilai utama bisa fokus pada analisis mendalam. Tanpa dukungan asisten, proses penilaian bisa terhambat karena volume data dan kebutuhan survei yang tinggi.
Beberapa tugas dan pekerjaan utama seorang asisten penilai properti yaitu:
- Survei dan Inspeksi Lapangan
Asisten aktif turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi fisik terhadap objek penilaian. Mereka mendokumentasikan detail kondisi rumah, ruko, pabrik, tanah kosong, atau properti komersial lain.
Selain itu, mereka mencatat ukuran, lokasi, hingga fasilitas pendukung yang berpengaruh terhadap nilai.
- Pengumpulan dan Analisis Data
Mereka mengumpulkan data pembanding berupa harga pasar properti sejenis, dokumen legal seperti sertifikat tanah, serta informasi lain yang relevan.
Data ini kemudian dianalisis untuk mendukung proses estimasi nilai properti secara objektif.
- Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
Hasil survei dan riset tidak hanya berhenti di lapangan. Asisten penilai menginput informasi tersebut ke dalam sistem internal KJPP.
Mereka juga menyusun kertas kerja (working papers) serta merancang draft laporan sebagai bahan verifikasi bagi penilai publik.
- Penyusunan Laporan Penilaian
Mereka membantu merancang laporan resmi yang memuat metodologi penilaian, analisis data pembanding, dan kesimpulan awal.
Laporan inilah yang kemudian disempurnakan oleh penilai publik sebelum diberikan kepada klien.
- Administrasi dan Manajemen Data
Asisten penilai turut mengelola basis data penilaian yang harus terus diperbarui.
Selain itu, mereka menjalankan tugas administratif, mulai dari menjadwalkan survei, menyiapkan dokumen korespondensi, hingga mengatur kebutuhan teknis tim.
- Kepatuhan terhadap Regulasi
Profesi ini menuntut pemahaman terhadap regulasi terbaru. Karena itu, asisten penilai wajib mengikuti pembaruan standar, kode etik, serta praktik terbaik dalam industri appraisal.
Berapa Jumlah Asisten Penilai Properti di Indonesia?
Sayangnya, hingga kini tidak ada data resmi yang secara khusus mencatat jumlah asisten penilai properti di Indonesia. Statistik yang tersedia hanya menyebutkan jumlah penilai publik sebagai profesi utama.
Sebagai gambaran, anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) per tahun 2023 sekitar 9.000 orang mencakup penilai aset, bisnis, maupun properti.
Jika diasumsikan setiap penilai publik memerlukan minimal satu asisten, maka jumlah asisten penilai bisa saja setara atau bahkan lebih banyak daripada jumlah penilai berizin. Artinya, populasi asisten di Indonesia berpotensi mencapai ribuan orang, meski angka pastinya belum terverifikasi.
Aturan Hukum Terkait Profesi Asisten Penilai Properti
Meskipun posisi asisten penilai properti belum diatur secara eksplisit dalam regulasi, profesi penilai publik dan badan usaha jasa penilaian sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Beberapa regulasi yang mengatur tentang pekerjaan ini yaitu:
- Keputusan Menteri Perdagangan No. 161/VI/77 yang menjadi pijakan awal izin usaha jasa penilai.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.01/2008 yang menetapkan perubahan struktur usaha jasa penilai menjadi KJPP.
- PMK No. 101/PMK.01/2014, PMK No. 56/PMK.01/2017, dan PMK No. 228/PMK.01/2019 yang mengatur lebih lanjut operasional KJPP.
- Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 sebagai pedoman penilaian di pasar modal.
- Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang menjadi acuan profesional di industri ini.
Sebagai informasi tambahan, saat ini DPR RI bersama BPHN terus mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Penilai.
RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan profesional, serta membuka jalan bagi regulasi yang lebih spesifik mengenai peran asisten penilai.
Selain itu, pembentukan pusat data transaksi properti nasional juga masuk dalam agenda untuk meningkatkan transparansi dan mencegah krisis di sektor properti maupun perbankan.***