Setiap penilai profesional di Indonesia wajib memahami KEPI dan SPI sebagai dua pedoman utama dalam dunia penilaian. KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) berfungsi sebagai panduan moral dan etika, sedangkan SPI (Standar Penilaian Indonesia) merupakan standar teknis yang menuntun prosedur penilaian secara sistematis.
Kedua dokumen ini memastikan penilai menghasilkan laporan penilaian yang memiliki integritas tinggi, objektivitas, dan kompetensi profesional. KEPI dan SPI tidak hanya sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengatur perilaku dan praktik penilai.
Dengan mematuhi keduanya, seorang penilai dapat melaksanakan tugasnya secara jujur dan transparan sekaligus melindungi kepentingan klien maupun publik.
KEPI menetapkan prinsip-prinsip utama seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam praktik penilaian. Sementara itu, SPI memberikan acuan teknis yang jelas mengenai prosedur penilaian, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan.
Penyusun KEPI dan SPI edisi 2018 mengacu pada standar internasional (International Valuation Standards/IVS 2017) agar penilai Indonesia mampu bersaing dan sejajar dengan praktik global. Pendekatan ini menjamin bahwa proses penilaian mengikuti metode yang terbukti efektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengertian KEPI dan SPI
Menurut DJKN Kementerian Keuangan KEPI atau Kode Etik Penilai Indonesia merupakan pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh penilai publik. Dalam praktik penilaian profesional, KEPI mengatur norma-norma moral fundamental, seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. KEPI bertujuan memastikan setiap pekerjaan penilaian dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi.
Sementara itu, SPI atau Standar Penilaian Indonesia merupakan pedoman teknis yang menjadi acuan utama bagi penilai dalam menjalankan proses penilaian. PMK Nomor 101/PMK.01/2014 menjelaskan SPI adalah “pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian.” SPI menetapkan kerangka kerja profesional, mulai dari pengumpulan data, analisis, sampai laporan penilaian, agar hasil penilaian konsisten, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Dasar Hukum KEPI dan SPI
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik mengatur dasar hukum KEPI dan SPI. Regulasi ini mewajibkan penilai publik mematuhi SPI dan KEPI. Pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa Penilai wajib mematuhi Standar Penilaian Indonesia dalam melakukan penilaian, sedangkan Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Penilai wajib mematuhi KEPI sebagai pedoman etik.
Seiring waktu, PMK 101/PMK.01/2014 mengalami beberapa perubahan, di antaranya PMK Nomor 56/PMK.01/2017 sebagai perubahan pertama dan PMK Nomor 228/PMK.01/2019 sebagai perubahan kedua. Setiap revisi menegaskan kembali kewajiban penilai publik untuk berpegang pada KEPI dan SPI saat memberikan jasa penilaian. Peraturan ini menjadikan KEPI dan SPI tidak hanya sebagai panduan profesional, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Selain itu, MAPPI (Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia) menetapkan SPI dan KEPI sebagai asosiasi profesi penilai. Melalui Peraturan Ujian Sertifikasi Penilai (USP) MAPPI, organisasi ini mewajibkan setiap penilai mematuhi ketentuan hukum dan etika dalam SPI dan KEPI. Aturan tersebut memastikan seluruh anggota profesi penilai Indonesia menerapkan standar yang seragam, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fungsi KEPI dan SPI dalam Praktik Penilaian
Menjamin kredibilitas dan integritas laporan penilaian menjadi fungsi utama KEPI. Dengan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan, penilai mampu menghasilkan laporan yang transparan dan bebas dari kepentingan pribadi.
Di sisi lain, SPI memberikan panduan teknis yang sistematis. Prosedur pengumpulan data, analisis properti, hingga penyusunan laporan harus mengikuti SPI agar hasil penilaian konsisten, akurat, dan sesuai standar. Penggunaan SPI membantu mencegah kesalahan metodologis yang bisa merugikan klien maupun pihak ketiga.
Selain itu, kombinasi KEPI dan SPI melindungi kepentingan klien dan publik. KEPI berfungsi sebagai batasan etis untuk mencegah penyimpangan demi keuntungan pribadi, sementara SPI memastikan laporan penilaian mengungkapkan informasi penting secara jelas. Kedua pedoman ini menjadi rujukan bagi lembaga pengawas atau pemerintah untuk mengevaluasi praktik penilai, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
KEPI dan SPI Mencegah Malpraktik dan Meningkatkan Profesionalitas
Salah satu risiko terbesar dalam dunia penilaian adalah praktik malpraktik, seperti menyembunyikan data atau menggunakan metode yang tidak tepat. KEPI dan SPI berperan penting untuk mencegah hal tersebut. Dengan mengikuti pedoman ini, penilai memiliki kerangka kerja moral dan teknis yang membantu mereka bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Kepatuhan terhadap SPI dan KEPI meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk klien, lembaga keuangan, investor, dan publik. Ketika penilai menghasilkan laporan sesuai standar, mereka menunjukkan integritas dan kompetensi, sehingga reputasi penilai serta lembaga seperti KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan MAPPI ikut meningkat.
Selain itu, KEPI dan SPI menjadi dasar pengembangan profesional. Penilai dapat menggunakan pedoman ini untuk meningkatkan kemampuan teknis dan etika kerja. Bagi asosiasi profesi, kedua dokumen ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan internal, memastikan seluruh anggota mengikuti praktik terbaik dan standar global.
Link Download KEPI dan SPI 2018
Edisi 2018 dari KEPI dan SPI menyatukan prinsip etika dan standar teknis yang selaras dengan perkembangan internasional. KEPI menekankan integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional, sementara SPI menguraikan langkah-langkah sistematis dalam penilaian properti dan aset lainnya.
Dokumen ini relevan bagi penilai profesional di Indonesia karena memberikan pedoman jelas untuk praktik sehari-hari maupun penilaian berskala besar. Penilai dapat memastikan laporan penilaian dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan profesional berkat KEPI dan SPI 2018.
Bagi mereka yang ingin mengakses versi lengkap, link download KEPI dan SPI 2018 PDF tersedia secara resmi di sini. Anda juga bisa membeli bundling resmi dari MAPPI melalui link berikut: klik di sini.
Penilai publik dan profesional dapat menggunakan dokumen ini sebagai referensi wajib untuk memperkuat landasan etika dan teknis dalam pekerjaan penilaian.
KEPI dan SPI 2018 bukan sekadar dokumen administratif. Keduanya merupakan landasan etika dan teknis yang wajib dipatuhi penilai profesional di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan keduanya, penilai Indonesia dapat bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai standar internasional. Setiap penilai dapat memanfaatkan KEPI dan SPI sebagai pedoman utama untuk menghasilkan laporan penilaian yang berkualitas dan bertanggung jawab.***