Dalam beberapa tahun terakhir, profesi penilai publik semakin dikenal sebagai karier yang menjanjikan di bidang keuangan, pajak, dan manajemen aset. Namun di balik peluang besar itu, muncul satu pertanyaan mendasar: berapa jam pengalaman kerja yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi penilai publik?
Pertanyaan ini sering diajukan oleh para pegawai negeri maupun profesional swasta yang ingin meniti karier di bidang penilaian. Terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak, atau yang sering disebut PMK 147 jabatan fungsional penilai. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin berkarier di bidang penilaian pajak, sekaligus menjadi rujukan tidak langsung bagi dunia jasa penilaian swasta.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang ketentuan pengalaman kerja penilai publik berdasarkan PMK 147, interpretasi durasi kerja yang relevan, serta praktik umum di industri penilaian profesional. Dengan demikian, pembaca dapat memahami arah karier dan langkah konkret yang harus ditempuh.
Memahami PMK 147 dan Jabatan Fungsional Penilai
PMK 147/PMK.03/2019 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengatur tata cara pelaksanaan jabatan fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak. Mengutip dari laman kemenkeu.go.id. Peraturan ini menjelaskan klasifikasi jabatan, tugas utama, unsur kegiatan, serta persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier di bidang penilaian.
Namun penting untuk dicatat bahwa pemerintah menujukan PMK 147 bagi PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bukan langsung untuk profesi penilai publik swasta. Meski demikian, karena keduanya memiliki aktivitas serupa yakni melakukan penilaian atas aset, properti, dan objek pajak, para praktisi sering menjadikan regulasi ini sebagai acuan untuk memahami standar pengalaman kerja di bidang penilaian.
Persyaratan Pengalaman Kerja Menurut PMK 147
Pasal 12 ayat (1) huruf b PMK 147 menyatakan bahwa PNS yang ingin berpindah dari jabatan lain ke jabatan fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak harus memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian paling sedikit dua tahun. (Sumber: Ortax Data Center).
Menariknya, regulasi ini tidak menyebut jumlah jam kerja spesifik, melainkan menggunakan satuan waktu “tahun pengalaman”. Artinya, yang menjadi acuan adalah durasi seseorang aktif melaksanakan tugas di bidang penilaian, bukan sekadar lamanya waktu duduk di kantor.
Selain pengalaman minimal, dikutip dari laman JDIH Kemenkeu, pihak terkait juga mewajibkan calon penilai untuk:
- Mengikuti dan lulus pelatihan teknis atau fungsional di bidang penilaian/pemetaan,
- Memiliki nilai kinerja minimal “baik”,
- Lulus uji kompetensi,
- Dan memiliki formasi jabatan yang tersedia.
Dengan demikian, pengalaman kerja penilai publik dalam konteks PMK 147 lebih menekankan pada kualitas dan relevansi kegiatan, bukan jumlah jam tertentu.
Mengapa Tidak Disebutkan Jumlah Jam Kerja?
Banyak calon penilai bertanya, mengapa PMK 147 tidak menyebut angka jam kerja secara eksplisit? Jawabannya terletak pada sifat pekerjaan penilai itu sendiri.
Tugas seorang penilai tidak selalu bersifat rutin seperti jam kerja administratif. Aktivitas mereka meliputi penilaian aset, analisis data pasar, survei lapangan, hingga penyusunan laporan teknis yang durasinya sangat bervariasi tergantung kompleksitas objek pajak.
Oleh karena itu, pemerintah memilih menggunakan indikator “dua tahun pengalaman tugas di bidang penilaian” ketimbang “1.000 jam kerja”, karena lebih fleksibel dalam menilai kompetensi nyata (Sumber: Kementerian Keuangan RI).
Namun di sisi lain, untuk konteks penilai publik swasta, asosiasi profesi atau lembaga perizinan sering kali menggunakan standar jam kerja sebagai ukuran.
Standar Jam Pengalaman Kerja di Dunia Penilaian Publik
Meski PMK 147 tidak menetapkan batas jam kerja, industri jasa penilaian memiliki acuan tersendiri. Berdasarkan praktik umum dan data dari Penilaian.id, kita dapat melihat standar pengalaman kerja penilai publik sebagai berikut:
| Klasifikasi Penilaian | Durasi Pengalaman | Total Jam Kerja Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Properti sederhana / personal property | 2 tahun terakhir | ± 600 jam kerja | Termasuk proyek perumahan, tanah, rumah tinggal |
| Penilaian bisnis / kompleks | 3 tahun terakhir | ± 1.000 jam kerja | Meliputi properti komersial, industri, dan perkebunan |
| Penyelia atau penilai utama | Dalam 3 tahun terakhir | ± 200 jam sebagai penyelia | Pengalaman memimpin proyek penilaian |
Dari data tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa jika Anda ingin menjadi penilai publik profesional, maka target yang realistis adalah 600–1.000 jam kerja dalam 2–3 tahun tergantung klasifikasinya.
Contoh Pengalaman Nyata di Lapangan
Berdasarkan pengalaman dari berbagai sumber yang pernah terlibat dalam proyek penilaian aset pemerintah dan bekerja sama dengan penilai swasta, satu proyek membutuhkan waktu yang sangat bervariasi:
- Penilaian rumah tinggal sederhana: sekitar 10–20 jam kerja per proyek,
- Penilaian properti komersial seperti mal, hotel, atau pabrik: 40–120 jam kerja, tergantung tingkat kompleksitas dan kebutuhan data.
Dengan demikian, untuk mencapai 600 jam kerja dalam 2 tahun, seorang penilai harus menangani antara 25–50 proyek penilaian dengan durasi bervariasi. Angka ini wajar bagi penilai aktif yang terlibat penuh dalam berbagai jenis assignment.
Langkah Strategis untuk Memenuhi Persyaratan Pengalaman
Jika Anda memenuhi syarat pengalaman kerja penilai publik, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda terapkan:
- Buat log aktivitas penilaian.
Catat setiap proyek, jenis aset, durasi pengerjaan, dan hasil akhir sebagai bukti dokumentasi profesional. - Perluas jenis proyek.
Selain properti sederhana, coba ambil proyek di bidang industri, pertanian, atau bisnis agar memperluas pengalaman dan nilai jam kerja. - Ikuti pelatihan resmi.
PMK 147 menyebutkan pelatihan teknis di bidang penilaian dan pemetaan dengan durasi tertentu (481–960 jam) sebagai bagian dari peningkatan kompetensi (Sumber: JDIH Kemenkeu). - Cari kesempatan menjadi penyelia.
Pengalaman memimpin tim atau mengawasi proyek penilaian akan mempercepat pencapaian kualifikasi. - Bangun jaringan profesional.
Bergabung dengan asosiasi penilai dan aktif dalam seminar atau forum keilmuan dapat membuka peluang proyek serta meningkatkan kredibilitas.
Perbandingan PMK 147 dan Praktik Industri Penilai Publik
| Aspek | PMK 147 (PNS) | Praktik Penilai Publik (Swasta) |
|---|---|---|
| Unit kerja | Direktorat Jenderal Pajak | Kantor jasa penilai publik |
| Ukuran pengalaman | Minimal 2 tahun di bidang penilaian | 600–1.000 jam kerja dalam 2–3 tahun |
| Dasar hukum | PMK 147/PMK.03/2019 | PMK 228/PMK.01/2019 dan standar asosiasi profesi |
| Jenis kegiatan | Penilaian/pemetaan objek pajak | Penilaian properti, bisnis, atau aset non-pajak |
| Evaluasi pengalaman | Berdasarkan DUPAK dan angka kredit | Berdasarkan portofolio proyek dan jam kerja |
Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah menilai pengalaman berdasarkan waktu dan kinerja, sedangkan dunia profesional menggunakan ukuran jam kerja agar lebih kuantitatif.
Mengapa Pengalaman Kerja Sangat Penting?
Selain untuk memenuhi syarat administratif, pengalaman kerja penilai publik menjadi bukti nyata kompetensi seseorang. Beberapa alasan pentingnya antara lain:
- Kualitas teknis meningkat. Semakin banyak jam kerja, semakin kaya pemahaman atas variasi aset dan metode penilaian.
- Kredibilitas profesional. Jam kerja menjadi indikator utama dalam perizinan, audit profesi, maupun kepercayaan klien.
- Efisiensi kerja. Penilai berpengalaman mampu menyelesaikan tugas lebih cepat dan akurat.
- Kesempatan promosi. Banyak lembaga dan instansi mempertimbangkan pengalaman sebagai dasar kenaikan jabatan atau pemberian lisensi.
Contoh Pengalaman Kerja Relevan Menurut PMK 147
Beberapa contoh kegiatan yang termasuk pengalaman kerja penilai publik versi PMK 147 meliputi:
- Kegiatan pemetaan: menyiapkan peta dasar, melakukan pengukuran, dan membuat laporan hasil pemetaan (Sumber: JDIH Kemenkeu).
- Kegiatan penilaian: mengumpulkan data aset pajak, menganalisis nilai wajar, dan menyusun laporan penilaian (Sumber: inforegulasi.com).
- Kegiatan pengembangan profesi: mengikuti pelatihan teknis dan menulis publikasi di bidang penilaian aset atau pajak (Sumber: Kementerian Keuangan RI).
Dengan demikian, kegiatan tersebut akan menjadi bukti relevan ketika menyusun DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) untuk jabatan fungsional.
Contoh Studi Kasus dan Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian akademik yang menggambarkan praktik nyata pengalaman kerja di bidang penilaian antara lain:
- Ulin Nuha Faiqoh Ulwi (2016) – Evaluasi Penilaian Kembali Aset Tetap dalam Hubungan dengan Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Universitas Jenderal Soedirman).
→ Menunjukkan peran penting penilaian aset dalam optimalisasi pajak perusahaan. - Tri Hastowibowo & Agus Bandiyono (Jurnal PKN STAN) – Evaluasi Penilaian terhadap Nilai Wajar Pasar di Masa Pandemi COVID-19.
→ Menyoroti tantangan penilai publik dalam kondisi lapangan yang berubah. - Isna Widyaningrum (2008) – Penilaian Aset Daerah Kabupaten Purbalingga (UNNES).
→ Memberi contoh konkret pelaksanaan penilaian aset pemerintah daerah. - Barbara Gunawan & Garin Yunia Hapsari (2018) – Analisis Penilaian Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, UMY).
→ Menunjukkan bagaimana penilaian aset berdampak pada beban pajak dan struktur modal perusahaan BUMN.
Keempat studi ini memperlihatkan bahwa pengalaman kerja penilai publik tidak sekadar administratif, tetapi juga melibatkan analisis ekonomi, perpajakan, dan kebijakan publik.
Menjadi penilai publik atau pejabat fungsional penilai pajak membutuhkan dedikasi dan pengalaman yang terukur. Selanjutnya, PMK 147 mensyaratkan pengalaman minimal dua tahun di bidang penilaian atau pemetaan untuk jabatan fungsional penilai, tanpa batas jam kerja tertentu.
Namun dalam dunia praktik profesional, kita dapat menjadikan standar jam kerja 600–1.000 jam dalam 2–3 tahun sebagai tolok ukur realistis untuk menunjukkan kapasitas dan kredibilitas.
Kemudian untuk mencapai itu, calon penilai perlu:
- Mencatat aktivitas penilaian secara detail,
- Mengikuti pelatihan teknis bersertifikat,
- Memperbanyak proyek lintas sektor,
- Dan menjaga dokumentasi pengalaman kerja yang terverifikasi.
Dengan perencanaan karier yang matang, Anda dapat menapaki jalur menjadi penilai publik yang profesional, berkompeten, dan mendapat pengakuan baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta.***