Proses pencairan kompensasi dana SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan jaringan listrik. Setelah perhitungan dilakukan oleh lembaga penilai independen, banyak pemilik lahan bertanya-tanya, “Berapa lama dana tersebut akan cair?” Jawabannya ternyata tidak selalu sama karena durasi pencairan sangat dipengaruhi oleh faktor administratif, teknis, dan kondisi dokumen tanah.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pencairan kompensasi bisa memakan waktu mulai dari beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun. Misalnya, di Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, warga baru menerima kompensasi pada Mei 2025, meskipun perhitungan telah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan sudah selesai, proses administrasi dan persetujuan dari berbagai pihak dapat memperlambat pencairan (JDIH ESDM, 2021).
Selain itu, kelengkapan dokumen kepemilikan tanah, status sertifikat, dan adanya potensi sengketa juga memengaruhi kelancaran proses pencairan. Di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa warga menunggu lebih lama karena adanya masalah sertifikat ganda dan administrasi lainnya. Oleh karena itu, pemilik lahan disarankan memastikan semua dokumen legalitas tanah lengkap agar proses pencairan berjalan lancar.
Bagi pemilik lahan yang sedang menunggu dana kompensasi SUTET, kesabaran menjadi kunci. Jika mengalami keterlambatan yang tidak wajar, disarankan menghubungi pihak terkait, seperti PLN atau lembaga penilai independen, untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi.
Apa Itu Kompensasi Dana SUTET?
Kompensasi dana SUTET adalah pembayaran yang diberikan kepada pemilik tanah, bangunan, atau tanaman di bawah ruang bebas Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi. Tujuannya adalah mengganti kerugian akibat pembatasan penggunaan lahan untuk proyek pembangunan jaringan listrik (Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2021 via peraturan.go.id).
Proses pemberian kompensasi dilakukan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk pemerintah. Penilaian mencakup nilai pasar tanah, bangunan, dan tanaman yang terdampak. Setelah penilaian selesai, hasilnya diumumkan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan kemudian memiliki hak untuk menerima atau menolak besaran kompensasi yang ditawarkan. Jika ada keberatan, pemilik lahan dapat mengajukan banding sesuai prosedur resmi.
Perhitungan Kompensasi Dana SUTET
Perhitungan kompensasi SUTET mengikuti formula tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Permen ESDM No. 13 Tahun 2021:
Kompensasi = 15% x Luas Tanah (m²) x Nilai Pasar
Keterangan:
- Luas Tanah (m²): luas lahan di bawah ruang bebas SUTET.
- Nilai Pasar: harga jual tanah per meter persegi di lokasi tersebut.
Sebagai contoh, pemilik lahan seluas 1.000 m² dengan nilai pasar Rp100.000 per m² akan menerima kompensasi sebagai berikut:
- Kompensasi = 15% x 1.000 x 100.000 = Rp150.000.000
Namun, besaran kompensasi bisa berbeda tergantung hasil penilaian independen, status sertifikat, keberadaan bangunan atau tanaman, serta lokasi geografis.
Pentingnya Kompensasi Dana SUTET
Kompensasi dana SUTET memegang peran penting bagi pemilik lahan terdampak. Pembayaran ini membantu pemilik memperoleh ganti rugi atas kerugian akibat pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kompensasi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap hak pemilik lahan yang telah memberikan izin penggunaan lahannya untuk kepentingan umum.
Pemberian kompensasi yang adil dan tepat waktu oleh PLN diharapkan membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan masyarakat. Namun, proses pemberian kompensasi harus transparan dan sesuai ketentuan. Setiap pemilik lahan berhak mendapatkan informasi jelas mengenai besaran, proses, dan waktu pencairan kompensasi.
Proses Perhitungan dan Pencairan Kompensasi
Menurut laman gatrik.esdm.go.id. Pihak terkait memulai perhitungan kompensasi dengan mengidentifikasi lahan yang terdampak SUTET. Selanjutnya, mereka mengukur luas lahan di bawah ruang bebas SUTET dan menilai nilai pasar tanah melalui lembaga penilai independen.
Hasil penilaian ini menentukan besaran kompensasi. Setelah perhitungan selesai, pihak terkait mengumumkan hasilnya kepada pemilik lahan. Jika ada keberatan, pemilik lahan dapat mengajukan banding. PLN membayar pemilik lahan setelah semua proses administrasi selesai dan tidak ada keberatan, biasanya dengan saksi dari aparat desa atau kelurahan setempat.
Contoh Penerapan dan Realita Publik
Mukhlisin, warga Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, menerima Rp35 juta untuk lahan 17 meter, selain Rp11 juta sebelumnya untuk lahan di Dusun Buntalan. Proses administrasi dan persetujuan pihak terkait tetap menentukan lamanya pencairan meskipun perhitungan telah dilakukan (JDIH ESDM, 2021).
Di Desa Banjarkemantren, warga tidak menerima kompensasi karena jalan yang mereka gunakan termasuk fasilitas umum dan tidak memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa status lahan dan fasilitas di atasnya memengaruhi kelayakan pemberian kompensasi.
Studi Kasus Nyata
- Kabupaten Muara Enim
Proyek SUTET 150 kV Rantau Dadap – Lumut Balai menghadapi kendala pemberian kompensasi. Beberapa pemilik tanah menolak kompensasi 15% dari nilai pasar tanah dan bangunan karena lembaga penilai menetapkannya tanpa negosiasi. PT PLN melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh adat, perangkat desa, kecamatan, dan BABINSA, sehingga proses pemberian kompensasi mengalami keterlambatan (Jurnal Fakultas Hukum UNSRI). - Kabupaten Paser
Penelitian Ahmad Wahid Idhomi menunjukkan penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh masih menggunakan negosiasi dan mediasi sesuai UU No. 30 Tahun 1999. Hambatan muncul akibat perbedaan kepemilikan antara pemilik tanah dan tanaman serta permintaan nominal ganti rugi yang berbeda (Jurnal de Facto). - Kabupaten Serang
Penelitian Wawan Setiawan di Kecamatan Baros menyoroti masalah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tower SUTET. Penelitian ini menekankan peran pihak berkepentingan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses pengadaan tanah (Repositori STPN).
Studi kasus tersebut menunjukkan bahwa pemberian kompensasi atas lahan terdampak SUTET sering menghadapi tantangan administratif, hukum, maupun sosial. Oleh karena itu, transparansi, kelengkapan dokumen, dan komunikasi dengan pihak terkait menjadi kunci kelancaran proses pencairan.
Pencairan kompensasi dana SUTET tidak selalu cepat dan memerlukan kesabaran. Lamanya proses tergantung pada kelengkapan dokumen, status sertifikat, persetujuan pihak terkait, serta penyelesaian sengketa jika ada. Pemilik lahan sebaiknya memastikan legalitas tanah lengkap dan mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu, komunikasi aktif dengan PLN dan lembaga penilai independen dapat membantu mempercepat pencairan.
Dengan pemahaman mengenai proses, perhitungan, dan tantangan yang ada, pemilik lahan dapat lebih siap menghadapi pencairan dana SUTET dan memastikan hak mereka terpenuhi secara adil.
Contoh Penelitian Perhitungan SUTET
Pelaksanaan Kompensasi Tanah SUTET PLN: Tantangan dan Solusi
Pembangunan jaringan transmisi listrik, seperti SUTT dan SUTET, oleh PT PLN (Persero) menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur nasional. Proyek ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, di sisi lain, warga yang tanahnya terdampak sering menilai proses pembangunan tidak adil. Masalah utama muncul karena masyarakat menganggap kompensasi tanah SUTET PLN masih jauh dari rasa keadilan.
Fenomena Ketidakpuasan Masyarakat
Berdasarkan penelitian Kusumaning Ayu Permatasari (2013), masyarakat terdampak SUTET merasa tanah dan bangunan mereka tidak dihargai sesuai nilai sesungguhnya. Selain itu, prosedur administrasi yang panjang dan kurangnya sosialisasi membuat warga semakin resah. Misalnya, banyak tanah yang tidak tercatat secara formal sehingga sulit memperoleh kompensasi. Di sisi lain, penggunaan aparat keamanan dalam pembangunan menimbulkan ketegangan dan konflik sosial.
Masyarakat sebenarnya memahami pentingnya jaringan transmisi bagi kemajuan nasional. Namun, tanah bagi warga bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial dan sejarah keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kompensasi tanah SUTET PLN harus memperhatikan aspek ini.
Tujuan dan Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan menilai pelaksanaan Kepmentamben No 975.K/47/MPE/1999 dalam memberikan kompensasi tanah dan bangunan yang terdampak. Selain itu, penelitian juga menganalisis kendala dalam implementasi peraturan dan meninjau langkah hukum yang dapat ditempuh PLN untuk menyelesaikan konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk wawancara dengan warga terdampak dan pihak PLN, serta telaah dokumen resmi.
Kendala Pelaksanaan Kompensasi
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala. Pertama, banyak warga merasa kompensasi yang diberikan terlalu rendah. Kedua, prosedur administratif yang kompleks memperlambat pembayaran. Selain itu, kurangnya komunikasi antara PLN dan warga membuat ketidakpuasan semakin tinggi.
Kendala lainnya adalah kepemilikan tanah yang tidak formal, yang membuat proses pembayaran kompensasi sulit. Di sisi lain, warga yang tinggal di bawah jaringan SUTET sering menghadapi risiko tambahan, seperti gangguan kesehatan atau keamanan, sehingga perlindungan tambahan menjadi penting.
Alternatif Penyelesaian
PLN dapat menerapkan beberapa alternatif untuk meningkatkan kepuasan warga. Pertama, pemerintah dapat merevisi Kepmentamben No 975.K/47/MPE/1999 agar nilai kompensasi lebih sesuai dengan harga pasar. Selain itu, pihak berwenang dapat membeli tanah warga yang terdampak jaringan transmisi secara penuh. Misalnya, warga juga bisa mendapatkan keringanan tagihan listrik atau diskon pulsa listrik hingga 50%.
Di sisi lain, pemberian perlindungan tambahan melalui asuransi bagi warga yang tinggal di bawah jaringan SUTET dapat mengurangi risiko sosial dan meningkatkan rasa aman. Dengan langkah-langkah ini, penyelesaian masalah kompensasi tanah SUTET PLN dapat lebih adil dan transparan.
Penelitian Kusumaning Ayu Permatasari menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan nasional dan hak masyarakat. Proyek transmisi listrik esensial bagi kemajuan bangsa, namun implementasi kompensasi tanah SUTET PLN harus adil dan transparan. Selain itu, prosedur yang jelas dan perlindungan tambahan bagi warga terdampak dapat mengurangi konflik sosial. Misalnya, pihak berwenang mengambil langkah praktis dengan merevisi peraturan dan memberikan keringanan listrik.
Secara keseluruhan, perhatian terhadap hak warga dan komunikasi yang baik antara PLN dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan jaringan transmisi. Dengan demikian, proyek strategis dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan ketidakpuasan atau konflik sosial.***
Sumber:
Kusumaning Ayu Permatasari, SH, ST. (2013). Pelaksanaan Peraturan Kepmentamben 975.K/47/MPE/1999 dalam Kaitannya Pemberian Kompensasi Tanah dan Bangunan pada Pembangunan Transmisi oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. (Eprints UNDIP)