Berapa biaya yang harus kita bayar kepada KJPP untuk penilaian saham? Pertanyaan ini kerap muncul di benak pengusaha, investor, hingga konsultan keuangan. Jawaban ini tidak sederhana karena pemerintah tidak memublikasikan daftar tarif baku. Padahal, penilaian saham oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menjadi elemen penting dalam berbagai transaksi strategis, seperti merger, akuisisi, pengalihan saham, hingga persiapan penawaran umum perdana (IPO).
Banyak pihak akhirnya mencari data dari pengalaman praktisi atau mengandalkan negosiasi. Artikel ini hadir untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor penentu fee, kisaran biaya yang lazim terjadi, hingga tips agar klien mendapatkan layanan yang profesional dengan biaya wajar.
Mengapa Biaya Penilaian Saham Bisa Berbeda-beda
Perbedaan fee tidak terjadi secara kebetulan. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi besarnya imbalan jasa, baik dari sisi kompleksitas penugasan maupun dari sisi KJPP itu sendiri.
Sementara di sektor pasar modal dikutip dari laman ojk.go.id. OJK bersama regulasi pasar modal mengatur standar penilaian yang berdampak pada ruang lingkup dan biaya.
- Kompleksitas Struktur Perusahaan
Semakin kompleks bisnis yang dinilai, semakin tinggi biaya yang harus ditanggung klien. Misalnya, penilaian untuk perusahaan yang memiliki banyak anak usaha, aset tak berwujud seperti goodwill atau hak cipta, atau transaksi lintas negara memerlukan tenaga ahli lebih banyak dan analisis lebih mendalam. Semua ini mendorong biaya penilaian naik.
- Waktu dan Mandays Tenaga Ahli
Dalam praktiknya, KJPP menetapkan biaya berdasarkan perhitungan mandays atau hari kerja tenaga ahli yang diperlukan.
- Reputasi dan Kapasitas KJPP
KJPP yang memiliki rekam jejak kuat, tim berpengalaman, dan reputasi baik biasanya mengenakan tarif lebih tinggi. Klien sering kali bersedia membayar lebih demi mendapatkan laporan yang kredibel dan akurat. Sebaliknya, beberapa KJPP baru bisa menawarkan harga lebih rendah, tetapi ada risiko kualitas.
- Biaya Langsung Non-Personil
Selain honor tenaga ahli, KJPP harus menanggung biaya riset, pengadaan data eksternal, perangkat lunak valuasi, komunikasi, akomodasi jika objek penilaian berada di luar kota, dan biaya operasional lainnya. Semua komponen ini ikut membentuk fee akhir.
- Tujuan Penilaian dan Regulasi
Penilaian saham untuk keperluan IPO atau laporan publik biasanya memerlukan tingkat ketelitian dan auditabilitas lebih tinggi dibanding penilaian untuk kebutuhan internal. Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntut standar tertentu dalam laporan penilaian, sehingga beban kerja KJPP juga meningkat.
Catatan: Karena banyaknya faktor ini, penting bagi klien untuk meminta breakdown fee secara tertulis agar memahami rincian biaya yang ditawarkan.
Kisaran Fee KJPP untuk Penilaian Saham
Hingga saat ini, tidak ada tarif resmi nasional untuk penilaian saham. Namun, kita dapat mengambil gambaran dari praktik industri dan beberapa laporan publik.
- Menurut situs Penilaian.id, tarif per tenaga ahli per hari bisa mencapai jutaan rupiah tergantung tingkat pengalaman.
- Dokumen internal “Hitungan Fee SIJ KJPP Kalbar” yang beredar menetapkan tarif khusus bagi penilai senior yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun, walaupun dokumen ini tidak secara khusus ditujukan untuk penilaian saham.
- Dalam konteks transaksi korporat, biaya jasa penilaian saham oleh KJPP biasanya berada pada kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung skala transaksi dan kompleksitas perusahaan.
Sebagai contoh, penilaian terhadap perusahaan menengah yang memiliki beberapa unit bisnis dan laporan keuangan kompleks serta membutuhkan 5–10 hari kerja tim penilai senior bersama tenaga pendukung dapat menelan biaya sekitar Rp50 juta hingga Rp200 juta atau lebih.
Angka tersebut bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai kesepakatan antara KJPP dan klien.
Studi Kasus Publik: Data yang Terbatas
Meski banyak perusahaan publik merilis laporan penilaian saham dalam dokumen transaksi mereka, hampir tidak ada yang secara terbuka mengungkapkan biaya yang mereka bayarkan kepada KJPP.
Contohnya:
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan menyusun laporan kewajaran atas penjualan 100.000 lembar saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia kepada PT Asuransi Jiwa IFG dengan nilai transaksi Rp229 miliar. Namun, laporan tidak mengungkapkan besaran fee. (Sumber: laporan publik Kimia Farma).
- Dalam transaksi saham PT Petrosea, laporan penilaian hanya mencantumkan objek penilaian dan tujuan laporan, tanpa menyebutkan fee yang diterima KJPP.
Kondisi ini menegaskan adanya kekosongan data publik mengenai kisaran fee yang sebenarnya dibayarkan untuk penilaian saham di Indonesia.
Regulasi yang Berlaku: Fokus pada Kualitas, Bukan Tarif
OJK melalui berbagai peraturan, seperti POJK 35/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis serta SEOJK 17/2020, menetapkan standar pelaksanaan dan kualitas laporan penilaian. Namun, tidak satu pun dari regulasi ini yang menetapkan tarif atau batasan fee.
Dengan demikian, penentuan biaya sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara klien dan KJPP.
Di sisi lain, asosiasi profesi penilai seperti MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) melalui IKJPP telah mengeluarkan Standar Imbalan Jasa (SIJ) yang memuat panduan tentang komponen biaya dan tarif minimum untuk beberapa jenis penilaian sederhana, misalnya penilaian properti sederhana untuk penjaminan utang.
Meskipun demikian, SIJ ini belum secara khusus mengatur penilaian saham atau bisnis kompleks, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan regulasi OJK.
Mengapa Perlu Kisaran Fee KJPP untuk Penilaian Saham
Adanya pedoman atau kisaran fee memiliki beberapa manfaat penting:
- Menjaga Kualitas Layanan
Tanpa standar wajar, sebagian KJPP mungkin menurunkan harga secara ekstrem untuk memenangkan proyek. Praktik “banting harga” dapat menurunkan kualitas laporan karena penilai harus mengorbankan waktu dan sumber daya yang diperlukan. - Menjaga Keberlanjutan Profesi
KJPP yang terus bekerja dengan tarif rendah berisiko mengalami kesulitan finansial, kesulitan merekrut tenaga ahli, dan menurunnya kualitas layanan. - Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Klien
Pedoman fee membantu klien merencanakan anggaran, membandingkan penawaran antar KJPP, dan membuat keputusan lebih bijaksana. - Menghindari Persaingan Tidak Sehat
Dengan adanya acuan, persaingan dapat lebih fokus pada kualitas, integritas, dan ketepatan waktu, bukan semata-mata harga terendah. - Menjamin Akurasi dan Tanggung Jawab Hukum
Penilaian saham sering menjadi dasar pengambilan keputusan investasi dan laporan publik. Biaya yang terlalu rendah bisa mengurangi kualitas proses dan meningkatkan risiko kesalahan.
Elemen Ideal dalam Standar Fee KJPP
Untuk membuat pedoman biaya lebih efektif dan adil, pihak penyusun sebaiknya memasukkan beberapa elemen berikut ke dalam standar fee:
- Billing Rate Harian (SBOH) untuk setiap level tenaga ahli.
- Kualifikasi Tenaga Ahli, misalnya penilai senior, madya, atau pratama.
- Estimasi Mandays yang sesuai dengan kompleksitas proyek.
- Biaya Non-Personil seperti data eksternal, perangkat lunak, dan transportasi.
- Biaya Kontingensi untuk revisi atau risiko hukum.
- Transparansi Breakdown Fee agar klien tahu komponen biaya.
- Penyesuaian Skala Kompleksitas sesuai besar kecilnya proyek.
- Tujuan Penilaian, karena laporan untuk IPO atau merger memerlukan tingkat detail lebih tinggi.
- Faktor Geografis, terutama untuk lokasi yang jauh dari pusat kota.
- Kepastian Pajak dan Biaya Terkait, agar tidak ada salah pengertian antara KJPP dan klien.
Selain itu, penyusun perlu membuat standar yang fleksibel, memperbaruinya secara berkala, dan melengkapinya dengan mekanisme pengawasan serta sanksi agar para anggota profesi mematuhinya.
KJPP tidak dapat menetapkan kisaran fee penilaian saham secara seragam karena tingkat kompleksitas setiap proyek berbeda. Namun, dengan memahami faktor-faktor pembentuk biaya, praktik industri yang ada, serta pentingnya standar fee yang transparan, klien dapat membuat keputusan yang lebih tepat.
KJPP yang profesional akan selalu mengedepankan kualitas, akurasi, dan integritas, bukan semata-mata bersaing dalam harga. Sebaliknya, klien juga perlu sadar bahwa laporan penilaian saham yang kredibel adalah investasi penting untuk menghindari risiko hukum maupun kerugian finansial di masa depan.
Contoh Studi Kasus
Penilaian Saham PT Pembangunan Perumahan Properti dalam Rangka IPO
Penilaian saham memegang peran penting saat perusahaan melantai di bursa melalui Initial Public Offering (IPO). Langkah ini tidak hanya membantu investor memahami potensi keuntungan, tetapi juga memberi sinyal apakah harga penawaran sudah sesuai nilai pasar.
Penelitian oleh Rifki Khoirudin dari Universitas Ahmad Dahlan menjadi salah satu contoh kajian akademik yang menarik. Studi ini menilai saham PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk (PP Properti) pada saat IPO untuk mengetahui apakah harga yang ditawarkan berada pada posisi undervalued atau justru overvalued.
Latar Belakang Penelitian
IPO adalah proses penting ketika perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kali. Namun, sering kali terdapat perbedaan antara harga IPO dan nilai wajar saham.
Menurut Rifki Khoirudin, perbedaan ini bisa menunjukkan peluang atau risiko.
Selain itu, penentuan harga IPO yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra perusahaan di pasar modal.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua tujuan utama:
- Menghitung nilai wajar saham per lembar PT Pembangunan Perumahan Properti saat IPO.
- Menilai apakah harga IPO mencerminkan kondisi undervalued atau overvalued berdasarkan hasil penilaian.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan bagi investor dan manajemen perusahaan tentang pentingnya menentukan harga yang sesuai sebelum penawaran perdana.
Data dan Metodologi
Penelitian ini menggunakan data sekunder, antara lain:
- Laporan keuangan PT Pembangunan Perumahan Properti.
- Laporan keuangan perusahaan pembanding di sektor properti.
- Data harga saham perusahaan pembanding.
Untuk melakukan penilaian saham, peneliti menerapkan dua pendekatan yang saling melengkapi:
- Metode Discounted Cash Flow (DCF)
Metode ini menghitung nilai saham berdasarkan proyeksi arus kas di masa depan. Prosesnya meliputi:
- Menyusun proyeksi laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi.
- Menghitung Free Cash Flow to Equity (FCFE) sebagai arus kas yang tersedia bagi pemegang saham.
- Menentukan tingkat diskonto atau cost of equity.
- Menghitung Terminal Value untuk mencerminkan nilai perusahaan setelah periode proyeksi.
- Menyimpulkan nilai wajar ekuitas yang menjadi dasar harga saham.
- Metode Relative Valuation
Pendekatan ini membandingkan perusahaan dengan entitas lain di sektor yang sama. Rasio valuasi yang digunakan meliputi:
- Price Earnings Ratio (PER)
- Price to Book Value (PBV)
- Price to Sales Ratio (P/S)
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian saham PT Pembangunan Perumahan Properti menggunakan metode DCF dan Relative Valuation menghasilkan angka yang berbeda dari harga IPO.
Temuan ini mengindikasikan adanya peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan karena harga saham memiliki potensi naik di masa depan.
Di sisi lain, kondisi undervalued juga menunjukkan bahwa perusahaan menetapkan harga penawaran yang kompetitif untuk menarik minat investor publik.
Implikasi bagi Investor dan Pasar Modal
Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting:
- Bagi Investor
Memahami hasil penilaian saham membantu investor mengidentifikasi peluang dan mengurangi risiko saat membeli saham IPO. - Bagi Emiten
Menetapkan harga yang sesuai nilai wajar tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar, tetapi juga mendorong keberhasilan IPO. - Bagi Pasar Modal
Transparansi dalam penilaian dan penerapan metode yang tepat dapat mendukung terciptanya pasar modal yang sehat dan efisien.
Selain itu, hasil studi ini menegaskan pentingnya analisis fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
Rifki Khoirudin dalam penelitiannya menyoroti pentingnya penilaian saham sebelum proses IPO. Penelitian ini menggunakan metode Discounted Cash Flow dan Relative Valuation dan menemukan bahwa harga IPO PT Pembangunan Perumahan Properti berada dalam kondisi undervalued.
Selain itu, temuan tersebut menjadi panduan bagi investor untuk memanfaatkan peluang investasi dengan lebih bijak. Di sisi lain, perusahaan dapat menjadikannya pelajaran bahwa harga IPO yang realistis mampu meningkatkan daya tarik di mata publik.
Bagi pasar modal Indonesia, penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan metode penilaian yang tepat dapat memperkuat integritas dan kepercayaan di pasar.***