Mengulas siapa saja KJPP terbesar di Indonesia tahun 2025, kenapa disebut besar, tren industri penilaian terkini (digitalisasi, regulasi, aset tak berwujud), serta strategi praktis agar KJPP lain bisa tumbuh dilengkapi rangkuman regulasi dan contoh KJPP berpenugasan banyak.
Apa Itu KJPP
Menteri Keuangan memberi izin kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai badan usaha yang berwenang melakukan penilaian untuk menyediakan jasa penilaian aset dan entitas bisnis oleh Penilai Publik bersertifikat. Dikutip dari laman bpk.go.id, KJPP melaksanakan penilaian sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta menaati peraturan pendirian dan operasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, termasuk PMK 101/PMK.01/2014 dan perubahannya PMK 228/PMK.01/2019. Regulasi ini menjelaskan syarat pendirian, bentuk usaha, klasifikasi izin, dan tata kerja KJPP.
Gambaran Industri KJPP di 2025
Pada 2024–2025 industri penilaian publik menunjukkan pola pertumbuhan: jumlah penilai dan jumlah KJPP meningkat, sementara jaringan cabang makin tersebar di berbagai daerah. Dikutip dari laman mappi.or.id, data asosiasi menunjukkan bahwa lebih dari seratus KJPP beroperasi aktif dengan ratusan cabang, sehingga mencerminkan persaingan yang kuat sekaligus membuka peluang besar di pasar nasional. Sumber asosiasi profesi melaporkan sekitar 134 KJPP dengan total cabang mendekati 430–439 pada 2024, dan porsi penugasan terbesar tradisionalnya masih berasal dari sektor perbankan (penjaminan utang/agunan).
Menurut laman peraturan bpk.go.id, KJPP paling sering menangani penugasan yang meliputi:
- Penilaian properti (tanah, bangunan, fasilitas industri).
- Penilaian personal property (mesin, alat berat, instalasi).
- Penilaian bisnis (valuasi entitas, goodwill, aset tak berwujud).
- Laporan penilaian resmi yang meliputi metodologi, asumsi, dan opini nilai.
Proyek-proyek perbankan (kredit/agunan) tetap mendominasi volume, walau regulasi OJK dan dinamika pasar memengaruhi fluktuasi permintaan.
Tren kunci yang membentuk “KJPP terbesar” di 2025
- Skala penugasan dan diversitas sektor KJPP yang menyentuh banyak sektor (keuangan, industri, pertambangan, infrastruktur, ekonomi kreatif) cenderung mencatat volume penugasan besar karena portofolio klien yang luas.
- Ekspansi geografis jaringan kantor cabang mempercepat akses pasar dan memperbesar peluang tender lokal dan BUMN/pemerintah.
- Kualitas SDM dan tata kelola profesionalisme penilai senior, quality assurance, dan kepatuhan terhadap SPI/KEPI menjadi penentu kredibilitas.
Perkembangan peta jalan AI nasional pada 2025 menempatkan tata kelola data dan etika AI sebagai faktor penting bagi layanan profesional.
Mengapa sebuah KJPP disebut “terbesar”?
Istilah “terbesar” biasanya bukan hanya soal jumlah karyawan, tetapi kombinasi:
- Jumlah dan nilai total penugasan (volume kerja).
- Ragam layanan (penilaian properti, bisnis, aset finansial, konsultansi).
- Jaringan cabang dan cakupan wilayah.
- Reputasi, kepatuhan regulasi, dan portofolio klien (termasuk pemerintah, BUMN, bank besar).
Beberapa KJPP besar telah mencatat puluhan ribu penugasan historis dan membuka puluhan cabang. Dokumen pengumuman perusahaan publik maupun direktori asosiasi juga sering mencatat penugasan penting yang mengukuhkan posisi mereka.
Tantangan utama yang harus dihadapi KJPP besar
- Perang harga: kompetisi harga dapat menurunkan margin dan menekan kualitas teknis apabila KJPP memotong langkah verifikasi demi memenangkan tender.
- Para penilai terus beradaptasi dengan aturan OJK, PMK, dan standar profesional agar tetap patuh terhadap regulasi yang terus berkembang.
- Para penilai mengintegrasikan teknologi dengan menyeimbangkan efisiensi AI dan validasi manusia agar hasil penilaian tetap dapat dipertanggungjawabkan serta bebas bias.
Rekomendasi praktis supaya KJPP lain bisa tumbuh dan mendekati status “terbesar”
- Perkuat kapasitas teknis, investasi pada pelatihan penilai, quality assurance internal, dan sertifikasi staf.
Media Penilai - Hindari perang harga, tawarkan paket layanan bernilai tambah (studi HBU Highest & Best Use, konsultasi kelayakan, monitoring pasca-penilaian) sehingga klien melihat manfaat lebih dari sekadar harga murah.
- Banyak KJPP mulai mendiversifikasi layanan dengan masuk ke penilaian aset tak berwujud, seperti kekayaan intelektual dan merek, serta merambah sektor digital dan fintech yang sedang berkembang.
- Bangun jaringan strategis, kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan perusahaan konsultan besar memperbesar akses tender besar.
- Adopsi teknologi secara bertanggung jawab, gunakan AI untuk efisiensi data handling dan analitik, tetapi tetap pertahankan proses verifikasi manual dan dokumentasi audit yang lengkap. Mengikuti pedoman peta jalan AI nasional dapat membantu menyusun kebijakan internal terkait tata kelola data dan etika.
Di 2025, menjadi “KJPP terbesar” berarti lebih dari sekadar volume; itu soal kelengkapan layanan, kepatuhan regulasi, kualitas SDM, dan adaptasi teknologi yang etis. KJPP yang sukses adalah yang mampu menyelaraskan reputasi teknis dengan kebijakan harga sehat, memperluas jaringan tanpa mengorbankan mutu, serta membaca peluang baru (aset digital, IP, fintech). Untuk KJPP yang sedang berkembang: fokus pada kompetensi, inovasi layanan, dan tata kelola data adalah investasi yang menentukan masa depan.
Saat ini tidak ada KJPP yang bisa disebut secara absolut sebagai yang terbesar dan memiliki penugasan terbanyak. Namun, KJPP Farid dan Rekan layak dipertimbangkan karena melayani ratusan klien, termasuk BUMN, serta memiliki tujuh cabang yang tercatat di situs resminya.
Contoh Studi Kasus
Berikut merupakan Analisis Penilaian Aset Rumah Tinggal oleh KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Jember.
Menentukan nilai jual rumah tinggal bukanlah hal yang sederhana. Banyak masyarakat yang masih keliru dalam menentukan harga aset mereka, ada yang mematok terlalu tinggi sehingga sulit terjual, ada pula yang menjual terlalu rendah sehingga merugikan diri sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, keberadaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menjadi sangat penting.
Salah satu KJPP yang aktif memberikan jasa penilaian aset adalah KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Jember. Penelitian akademik menemukan bahwa penilai di wilayah Jember menyesuaikan metode penilaian dengan kondisi pasar setempat. Artikel ini menjelaskan bagaimana penilai menerapkan metode tersebut, memaparkan hasil analisis, serta menguraikan manfaatnya bagi masyarakat.
Pentingnya Penilaian Aset Rumah Tinggal
Masyarakat menjadikan rumah sebagai salah satu aset terbesar yang mereka miliki. Nilai rumah tidak hanya penting untuk transaksi jual beli, tetapi juga menjadi dasar perhitungan pajak, jaminan kredit di bank, maupun perencanaan keuangan keluarga. Tanpa adanya penilaian yang akurat, risiko kerugian baik bagi pemilik, pembeli, maupun lembaga keuangan bisa meningkat.
Metode Penilaian Aset oleh KJPP
Penelitian terhadap KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Jember menunjukkan bahwa penilai menggunakan pendekatan biaya sebagai metode. Penilai menganggap metode ini paling tepat karena di Kabupaten Jember sulit menemukan properti rumah tinggal yang benar-benar sejenis untuk dijadikan pembanding.
Apa itu Pendekatan Biaya?
Penilai menggunakan pendekatan biaya dalam penilaian aset dengan cara menghitung nilai properti berdasarkan biaya membangun kembali atau menggantinya dengan aset baru, lalu menguranginya dengan penyusutan sesuai kondisi fisik dan umur bangunan.
Hasil Penilaian Aset Rumah di Jember
Berdasarkan analisis, penilai menganggap penggunaan pendekatan biaya di Kabupaten Jember sebagai:
- Sudah Tepat
Karena sulit menemukan rumah tinggal yang sebanding di pasaran, metode biaya mampu memberikan gambaran nilai yang lebih objektif. - Memenuhi Asas Kewajaran dan Keadilan
Nilai yang ditetapkan melalui metode ini tidak merugikan pemilik maupun calon pembeli. Selain itu, dasar pajak yang dihitung dari penilaian ini lebih adil sehingga masyarakat tidak merasa terbebani. - Mencerminkan Kondisi Aset
Dengan menghitung biaya penggantian dan memperhitungkan penyusutan, nilai akhir aset mencerminkan kondisi aktual rumah tersebut.
Evaluasi Penilaian Aset
Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan biaya dapat menghasilkan nilai jual rumah tinggal yang lebih akurat dan sesuai dengan keadaan aset. Dengan demikian, pemilik, pembeli, dan pihak bank sebagai pemberi kredit sama-sama memperoleh keuntungan.
- Bagi Pemilik Aset: Mendapatkan nilai jual yang realistis dan berpotensi lebih tinggi setelah melalui proses penilaian.
- Bagi Pembeli: Pembeli mendapatkan jaminan bahwa harga yang dibayarkan sesuai dengan kondisi riil rumah.
- Bagi Lembaga Keuangan: Memiliki dasar yang kuat dalam memberikan kredit dengan agunan rumah tinggal.
Implikasi Penilaian Aset
Penilaian aset rumah tinggal bukan hanya bermanfaat untuk transaksi jual beli, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas, antara lain:
- Membantu masyarakat menentukan harga yang wajar.
- Menjadi dasar perhitungan pajak properti.
- Memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
- Mengurangi risiko kerugian dalam transaksi properti.
Saran untuk Pengembangan KJPP
Agar cakupan layanan semakin luas, penelitian merekomendasikan agar KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Jember melakukan perekrutan tenaga tambahan, khususnya pegawai tidak tetap di bidang penilaian lapangan. Langkah ini akan mempercepat proses survei dan memperluas jangkauan layanan, tidak hanya terbatas di Kabupaten Jember tetapi juga di wilayah sekitarnya.
Metode ini mampu memenuhi asas kewajaran dan keadilan, serta menghasilkan nilai yang sesuai dengan kondisi aktual aset.
Dengan adanya penilaian yang akurat, semua pihak baik pemilik, pembeli, maupun bank dapat memperoleh manfaat. Hal ini menegaskan peran penting KJPP dalam menjaga transparansi, keadilan, dan kepercayaan di sektor properti.***